Gagasankalbar.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2025. Acara pembukaan digelar di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar yang dihadiri oleh pejabat struktural, panitia, dan peserta uji kompetensi, Rabu (21/5).
Kegiatan ini dibuka dengan berbagai Ketua Panitia, Indi Fitriani Istin, yang menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi kompetisi global menuju Visi Indonesia Emas 2045. “Penilaian kompetensi adalah langkah strategi untuk memastikan pegawai memiliki kemampuan sesuai standar pegawai, sekaligus dasar pengembangan karier yang tujuan dan transparan,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, dalam berbagai acara menyampaikan penghargaan kepada Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum yang memilih Kalbar sebagai lokasi penilaian. Ia juga mengingatkan peserta agar mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi dengan disiplin dan profesional. “Hasil penilaian ini akan menjadi acuan untuk pengembangan karier dan pelatihan pegawai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, menyatakan bahwa penilaian ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 dengan prinsip independen, valid, dan transparan. “Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum telah meraih akreditasi ‘A’ dari BKN, dan kami berkomitmen mempertahankan standar tertinggi ini,” jelasnya.
Asesor Ahli Utama, Iwan Kurniawan, menutup acara dengan menyampaikan tata tertib pelaksanaan, termasuk ketepatan waktu, penggunaan platform virtual, serta larangan penggunaan bantuan pihak ketiga atau pengaturan berbasis teknologi. “Kami memiliki sistem deteksi otomatis untuk memastikan keaslian jawaban peserta,” tandasnya.
Kegiatan Penilaian Kompetensi akan berlangsung hingga 22 Mei 2025, meliputi tes potensi, kompetensi teknis, dan wawancara. Hasilnya diharapkan menjadi pijakan pengembangan SDM yang adaptif dan berdaya saing di lingkungan Kemenkum.
Pembukaan Penilaian Kompetensi TA 2025 di Kemenkum Kalbar berjalan lancar dan tertib, menandai dimulainya proses evaluasi berbasis meritokrasi untuk peningkatan kapasitas ASN. ***
