Gagasankalbar.com – Pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses penanganan bencana. Keduanya perlu mengambil peran aktif sebagai mitra kritis pemerintah, mulai dari memberikan gagasan, melakukan pengawasan sosial, hingga memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kota Singkawang, Ihsyan Sutrisno, S.Pd., M.Pd., dalam forum Gelas Rekonsiliasi (GE-RE) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang.
Ihsyan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bantuan penanganan bencana. Menurut dia, setiap anggaran yang bersumber dari uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari proses perencanaan, pengalokasian, pendistribusian, hingga realisasi penggunaannya.
Ia mengingatkan agar masyarakat yang sedang mengalami musibah tidak justru kesulitan memperoleh informasi mengenai bantuan yang menjadi hak mereka.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami musibah justru tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang menjadi hak mereka. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat,” menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, Ihsyan menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari kalangan pemuda maupun mahasiswa hendaknya tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurut dia, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus wujud kepedulian masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik.
Ia berharap Pemerintah Kota Singkawang dapat membuka ruang komunikasi dan partisipasi yang lebih luas bagi organisasi kepemudaan dan mahasiswa, khususnya dalam mengawasi program-program penanganan bencana.
Menurut Ihsyan, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemuda harus berani bersuara, berani memberikan kritik, dan berani menawarkan solusi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” demikian semangat yang ingin dibangun melalui forum Gelas Rekonsiliasi tersebut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas setiap kebijakan maupun anggaran penanganan bencana di Kota Singkawang diharapkan dapat terus diperkuat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Komentar ditutup.