Gagasankalbar.com – Jaringan Rumah Diskusi menyayangkan insiden ketegangan komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan aliansi mahasiswa terkait penyampaian aspirasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan menuju Bandara Supadio baru-baru ini. Situasi krisis akibat bencana kabut asap seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan dialog yang konstruktif, bukan justru diwarnai konfrontasi emosional di ruang publik.
Aspirasi yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa merupakan cerminan dari keresahan masyarakat luas yang terdampak langsung oleh penurunan kualitas udara, gangguan aktivitas ekonomi, dan ancaman kesehatan akibat Karhutla. Penyampaian pendapat di ruang publik adalah bentuk partisipasi aktif warga sekaligus bagian penting dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Ketua Bidang Eksternal Jaringan Rumah Diskusi, Miko, menilai bahwa kepemimpinan dalam situasi krisis membutuhkan keterbukaan dan ketenangan ekstra dari para pejabat publik.
“Sikap dan kontrol emosi seorang pimpinan daerah dalam menghadapi tekanan massa merupakan cerminan dari kematangan kepemimpinan krisis. Sangat disayangkan apabila ruang dialog yang sangat krusial ini diwarnai nada tinggi, yang pada akhirnya justru mengaburkan substansi masalah yang sedang dihadapi warga Kalimantan Barat,” tegas Miko.
Dalam kondisi darurat lingkungan seperti Karhutla, ketenangan serta kemampuan merangkul seluruh elemen masyarakat—termasuk kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil—menjadi kunci utama dalam melahirkan solusi yang komprehensif. Jaringan Rumah Diskusi mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengedepankan pendekatan dialogis yang inklusif, transparan, dan mengayom dalam merespons setiap kritik maupun masukan dari publik.
Lebih jauh, Jaringan Rumah Diskusi mengajak seluruh pihak untuk mengalihkan fokus kembali pada langkah-langkah konkret penanggulangan Karhutla, mitigasi jangka panjang, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, serta perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Kalimantan Barat.
Komentar ditutup.