Gagasankalbar.com – Jika kerja keras adalah kunci kesuksesan, maka petani Indonesia seharusnya menjadi orang paling kaya di negeri ini. Mereka bangun sebelum fajar, bekerja di bawah terik matahari, dan berjuang melawan cuaca ekstrem, serangan hama, serta harga pasar yang tidak pernah berpihak kepada mereka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Petani adalah kelompok yang paling rentan miskin di Indonesia. Mereka bekerja paling keras, namun hidup paling susah. Lalu ada yang salah di mana.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024 mencatat angka kemiskinan di pedesaan masih berada di angka 11,34 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di perkotaan yang hanya 6,66 persen. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani. Ironisnya, dari 27 juta lebih rumah tangga petani di Indonesia, sebanyak 17,25 juta di antaranya adalah petani gurem yang hanya menggarap lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan lahan sekecil itu, mustahil menghasilkan pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarga secara berkelanjutan.
Masalah pertama dan paling mendasar adalah soal harga jual hasil panen. Petani tidak pernah punya kendali atas harga hasil panennya sendiri. Ketika musim panen tiba dan gabah berlimpah, harga justru anjlok drastis. Tengkulak hadir sebagai satu-satunya pembeli yang mudah dijangkau, menawar dengan harga serendah mungkin. Petani yang membutuhkan uang segera untuk membayar hutang pupuk dan biaya hidup tidak punya pilihan selain menerima harga yang ditawarkan. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi dan tidak ada posisi tawar yang kuat. Inilah lingkaran setan yang sudah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi nyata. Petani menanam dengan susah payah, bekerja keras berbulan-bulan, lalu terpaksa menjual murah hasil jerih payahnya.
Masalah kedua adalah biaya produksi yang terus membengkak setiap musim tanam. Harga pupuk, pestisida, biaya sewa lahan, dan ongkos tenaga kerja semuanya naik setiap tahun. Sementara itu harga jual hasil panen tidak ikut naik secara proporsional. BPS mencatat bahwa sebanyak 87,31 persen tenaga kerja di sektor pertanian berstatus informal pada tahun 2024. Artinya mereka tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai, tidak ada jaminan penghasilan tetap, dan tidak ada kompensasi ketika gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama. Biaya produksi yang besar tidak sebanding dengan harga jual yang rendah, sehingga keuntungan petani selalu tipis bahkan sering kali berujung pada kerugian yang harus ditanggung sendiri.
Masalah ketiga adalah sempitnya lahan yang dimiliki petani Indonesia. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah unit usaha petani terus menyusut dalam 10 tahun terakhir, dari 31,72 juta unit menjadi 29,36 juta unit atau turun sebesar 7,42 persen. Lahan pertanian semakin sempit dari tahun ke tahun karena terus beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Petani yang kehilangan lahannya terpaksa menjadi buruh tani dengan upah harian yang sangat kecil, atau memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan lain dan meninggalkan profesi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur mereka.
Masalah keempat adalah minimnya akses modal dan teknologi bagi petani kecil. Petani gurem sangat sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena tidak memiliki agunan yang memadai. Lahan sempit yang mereka miliki seringkali tidak cukup bernilai sebagai jaminan kredit. Teknologi pertanian modern seperti traktor, sistem irigasi otomatis, dan drone pertanian memang sudah ada dan terbukti meningkatkan produktivitas, tetapi belum merata sampai ke tangan petani kecil di pelosok desa. Akibatnya cara bertani yang digunakan masih tradisional dan kurang efisien, sehingga produktivitas pertanian Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang petaninya sudah lebih banyak menggunakan mekanisasi dalam kegiatan bertani sehari-hari.
Masalah kelima yang sering luput dari perhatian adalah rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi bagi petani. Banyak petani yang tidak mengetahui teknik bertani yang lebih efisien, tidak paham cara mengakses program bantuan pemerintah, dan tidak tahu cara memasarkan hasil panen secara langsung kepada konsumen tanpa melalui tengkulak. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan, sehingga petani selalu berada di posisi paling lemah dan paling sedikit menikmati keuntungan dari produk yang mereka hasilkan sendiri.
Ada beberapa solusi yang perlu segera dijalankan secara serius. Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian agar rantai pasok lebih pendek dan petani mendapat bagian harga yang lebih adil. Pasar lelang hasil tani yang transparan perlu diperbanyak di tingkat desa agar petani punya lebih banyak pilihan pembeli. Selain itu subsidi pupuk harus benar-benar tepat sasaran dan tidak bocor di tengah jalan. Akses kredit usaha tani juga perlu dipermudah agar petani kecil bisa berinvestasi dalam teknologi dan bibit unggul. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi harus dipertegas melalui regulasi yang nyata dan penegakan hukum yang konsisten, bukan sekadar wacana di atas kertas.
Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan bangsa Indonesia. Mereka menanam padi yang kita makan setiap hari, menanam sayur dan buah yang tersaji di meja makan kita, dan dengan keringat mereka menjaga perut 270 juta rakyat Indonesia tetap kenyang. Tanpa petani, tidak ada ketahanan pangan dan tidak ada kehidupan yang normal bagi seluruh warga bangsa ini.
Sudah saatnya negara berhenti sekadar memuji kerja keras petani dalam pidato-pidato kenegaraan dan mulai benar-benar hadir secara nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Kebijakan yang berpihak pada petani bukan sebuah kemewahan, melainkan kewajiban moral yang tidak boleh lagi ditunda. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mensejahterakan orang-orang yang setiap hari memberinya makan.
Penulis: Aqilah Razanah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Agribisnis
