Gagasankalbar.com – Komitmen memperkuat pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan adaptif terhadap perubahan iklim di Kabupaten Kayong Utara semakin diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gemawan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara, serta antara Gemawan dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kayong Utara. Sukadana, 22 Juni 2026
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi dan Sinergisitas Multipihak dalam Mendukung Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Kayong Utara”, yang berlangsung pada Senin (22/6/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh kepala dinas masing-masing sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya isu kesenjangan gender, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di tingkat lokal.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kayong Utara, Bapak Galih Tosan, serta dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas SP3APMD, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kayong Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jaringan masyarakat petani berbasis komoditas, Ketua Serikat Perempuan Kabupaten Kayong Utara (SETARA), kelompok perempuan desa, komunitas dampingan Gemawan, serta berbagai unsur masyarakat sipil yang selama ini aktif mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Galih Tosan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan telah menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menegaskan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan perlu memastikan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang pada Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara, Yuni, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan prinsip pengarusutamaan gender guna menjamin akses yang setara, kesempatan yang sama, partisipasi yang bermakna, serta manfaat pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, arah penguatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kayong Utara ke depan meliputi penguatan data terpilah gender, integrasi perspektif gender dalam RPJMD dan RKPD, peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, serta integrasi isu gender dalam program-program adaptasi perubahan iklim.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penguatan basis data gender dan iklim, peningkatan keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan perencanaan desa, pengembangan ekonomi hijau yang inklusif gender, penguatan peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang responsif gender, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kayong Utara, Ade Maulana, menekankan bahwa adaptasi perubahan iklim dalam sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem dan pergeseran pola musim.
Menurutnya, keberhasilan adaptasi iklim tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi modern, tetapi juga membutuhkan praktik pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan memperkuat ekonomi rumah tangga pedesaan.
Melalui peningkatan kapasitas, pemanfaatan pekarangan, diversifikasi usaha pertanian, serta pengolahan hasil panen, perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung sektor pertanian, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, pegiat Gemawan, Maulisa, memaparkan konsep besar gerakan pemberdayaan perempuan petani yang dikenal dengan akronim KUAT, yaitu Kepemimpinan, Usaha, Agroekologi, dan Teknologi. Gerakan ini dirancang untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan petani sebagai aktor utama pembangunan pedesaan.
Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut bertujuan mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber penghidupan dan memastikan kontribusi mereka sebagai petani mendapatkan pengakuan dalam sistem kebijakan dan pembangunan nasional.
Secara regional di Kalimantan, Gerakan KUAT menargetkan terbentuknya 300.000 perempuan petani yang terdaftar dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), pengakuan hukum dan kebijakan bagi satu juta perempuan petani, pemberdayaan 100.000 pemimpin perempuan akar rumput, pengembangan 20.000 penyuluh petani perempuan mandiri, penciptaan 10.000 wirausaha perempuan muda, serta peningkatan pendapatan rumah tangga petani perempuan sebesar 15–25 persen.
Lebih lanjut, Maulisa menegaskan bahwa perempuan petani di Kalimantan tidak boleh lagi dipandang sebagai pekerja yang tidak terlihat dalam rantai produksi pertanian. Sebaliknya, mereka harus diakui sebagai pemimpin perubahan, inovator pembangunan desa, serta penjaga ketahanan sosial dan ekologis masyarakat.
Ia juga menyampaikan visi jangka panjang hingga tahun 2030, yaitu terwujudnya pengakuan dan perlindungan terhadap satu juta perempuan petani, lahirnya regulasi yang responsif gender di sedikitnya 50 persen kabupaten di Kalimantan, pengakuan Gerakan KUAT di tingkat nasional dan Asia Tenggara, serta terbentuknya ekosistem pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, komunitas petani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Kabupaten Kayong Utara mampu menjadi contoh praktik pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan gender, ketahanan pangan, serta ketangguhan menghadapi perubahan iklim.
Penulis : Welli
