Gagasankalbar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara kembali menjadi sorotan publik setelah lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup akibat dugaan insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa.
Peristiwa ini menjadi pukulan serius bagi program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Kekhawatiran masyarakat pun meningkat, terutama terkait keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan kepada para siswa.
Sejumlah orang tua murid mendesak adanya transparansi dari pihak terkait, serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (HIMAKATRA), Dani Ramadhan, yang ditemui pada Rabu (15/4/2026), menilai insiden tersebut tidak hanya menunjukkan adanya kelalaian teknis di lapangan, tetapi juga mengindikasikan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola program.
“Kita tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada alasan teknis di lapangan. Harus ada evaluasi menyeluruh, karena ini menyangkut sistem, pengawasan, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan,” tegas Dani.
Ia juga menyoroti adanya indikasi praktik yang mengarah pada kepentingan politik dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam pengelolaan dapur yang disebut-sebut berada di bawah kendali oknum yang memiliki relasi dengan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.
“Kami melihat ada kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa pengelolaan dapur MBG ini justru menjadi ruang ‘bagi-bagi kue’ bagi oknum pejabat. Ini yang harus diluruskan. Program publik tidak boleh dijadikan ladang kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, apabila pengelolaan dapur lebih didasarkan pada kedekatan politik dibandingkan aspek kompetensi dan kelayakan, maka hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi mengabaikan standar kualitas serta keamanan pangan.
“Jangan sampai karena orientasinya pembagian keuntungan atau kepentingan politik, aspek paling mendasar seperti higienitas, standar gizi, dan kelayakan pengolahan makanan justru diabaikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” lanjutnya.
HIMAKATRA menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG. Justru sebaliknya, program tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah.
“Kami mendukung programnya, tetapi menolak jika dalam pelaksanaannya terjadi praktik-praktik yang tidak sehat. Harus ada transparansi dalam penunjukan pengelola dapur, standar operasional yang jelas, serta pengawasan ketat yang independen,” tegas Dani.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan hasil evaluasi dan investigasi, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.
“Ini momentum untuk membenahi secara total. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena program yang seharusnya mulia justru dikelola secara tidak profesional dan sarat kepentingan,” tutupnya.
Hingga kini, masyarakat Kayong Utara masih menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah guna memastikan program MBG dapat kembali berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan gizi siswa secara aman, layak, dan bebas dari intervensi kepentingan politik.
