oleh: Aris Ismail
Gagasankalbar.com – Belakangan ini, ada satu pola yang makin akrab dalam komunikasi pemerintah: kebijakan lebih cepat diklarifikasi daripada diperbaiki. Sebuah kebijakan diumumkan. Publik bereaksi. Kritik bermunculan. Lalu datang klarifikasi. Belum selesai dipahami, muncul lagi penjelasan baru. Esok harinya, pejabat lain memberi versi yang berbeda. Yang berubah bukan kebijakannya, melainkan cara menjelaskannya.
Publik akhirnya lebih sibuk mengikuti klarifikasi daripada memahami persoalan yang sebenarnya. Ruang diskusi dipenuhi tafsir atas ucapan pejabat. Substansi kebijakan justru perlahan menghilang dari pembicaraan.
Padahal, masyarakat tidak hidup dari klarifikasi. Masyarakat hidup dari kebijakan yang bekerja.
Thomas R. Dye, salah satu pakar kebijakan publik, pernah mengatakan, “Public policy is whatever governments choose to do or not to do.” Kalimat itu sederhana, tetapi relevansinya masih terasa hingga hari ini. Pemerintah pada akhirnya dinilai dari kebijakan yang dipilih untuk dijalankan atau tidak dijalankan, bukan dari panjangnya penjelasan setelah kebijakan tersebut menuai kritik.
Klarifikasi tentu bukan kesalahan. Dalam negara demokrasi, pemerintah memang berkewajiban menjelaskan setiap kebijakannya. Masalah muncul ketika klarifikasi berubah menjadi rutinitas. Hampir setiap polemik selalu diakhiri dengan konferensi pers, unggahan media sosial, atau pernyataan lanjutan. Seolah-olah persoalan selesai setelah narasinya diperbaiki.
Yang dibutuhkan publik justru berbeda. Kalau kebijakan menimbulkan masalah, perbaikilah kebijakannya. Kalau ada kekeliruan, akui, lalu evaluasi. Penjelasan memang penting, tetapi penjelasan tidak pernah bisa menggantikan tindakan.
Beberapa waktu terakhir, pola itu berulang dalam berbagai isu. Mulai dari dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga berbagai perubahan regulasi yang memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Energi pemerintah sering habis menjawab polemik komunikasi. Di sisi lain, masyarakat masih menunggu perubahan yang benar-benar terasa.
Kepercayaan publik tidak lahir dari seberapa cepat pemerintah memberikan klarifikasi. Kepercayaan tumbuh ketika ucapan berjalan seiring dengan tindakan. Konsistensi jauh lebih meyakinkan daripada seribu penjelasan.
Pemerintah tidak dituntut menjadi lembaga yang selalu benar. Tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang diharapkan masyarakat jauh lebih sederhana: berani mengoreksi, cepat memperbaiki, dan tidak sibuk mempertahankan narasi yang sudah telanjur dipersoalkan.
Klarifikasi memang bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada publik. Akan tetapi, klarifikasi tidak boleh menjadi pengganti evaluasi. Sebab rakyat tidak memilih pemerintah untuk pandai menjelaskan, melainkan untuk berani memperbaiki. Jika setiap kritik hanya dijawab dengan klarifikasi, pertanyaan itu akan terus bergema: klarifikasi terus, kebijakannya kapan diperbaiki?
