Gagasankalbar.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mangkok Merah mengapresiasi dialog Tim Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Mabes TNI AD bersama masyarakat adat Dayak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
Dialog yang digelar di salah satu kantin Taman Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Rabu (2/9), tersebut membahas pengalaman masyarakat adat dalam sistem perladangan tradisional, termasuk tata cara pembukaan lahan dengan menggunakan api.
Ketua DPP Mangkok Merah, Iyen Bagago, menyambut baik dialog tersebut karena masyarakat adat memiliki pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dalam mengelola lahan.
“Masyarakat adat berladang itu sudah dari zaman nenek moyang kami, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dilakukan masyarakat sekarang,” tegas Iyen.
Menurut Iyen, penggunaan api dalam sistem perladangan tradisional tidak dilakukan secara sembarangan. Masyarakat memiliki tata cara dan perhitungan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ia mengatakan penggunaan peralatan modern untuk menggantikan seluruh proses perladangan tradisional tidak mudah dilakukan karena terdapat manfaat dari sistem tersebut yang telah dipahami masyarakat, termasuk abu hasil pembakaran yang dimanfaatkan untuk membantu menyuburkan lahan sebelum ditanami padi.
“Kalau sistem berladang diganti dengan menggunakan alat modern, itu sulit karena ada banyak hal yang dimanfaatkan dari sistem pembakaran. Abu hasil pembakaran lahan sangat baik sebagai pupuk bagi padi,” jelasnya.
Iyen menilai masyarakat peladang tidak dapat langsung dikaitkan sebagai penyebab Karhutla maupun kabut asap. Menurut dia, setiap peristiwa kebakaran harus terlebih dahulu diketahui penyebabnya, baik karena kesengajaan, kelalaian maupun faktor lainnya.
“Jangan kambinghitamkan peladang akibat kabut asap dan Karhutla. Harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya, apakah sengaja dibakar atau karena kelalaian,” katanya.
Sementara itu, Kolonel Infanteri Hengky, Perwira Siswa Seskoad yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pencegahan Karhutla, mengatakan dialog tersebut merupakan upaya mencari solusi terhadap persoalan Karhutla yang terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, kedatangan Tim Seskoad bukan untuk menyalahkan masyarakat peladang, melainkan menggali informasi dari masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam membuka dan mengelola lahan.
“Kami datang untuk mencari solusi bersama masyarakat yang memiliki pandangan dan pengalaman dalam sistem berladang, sehingga ke depan dapat ditemukan langkah-langkah preventif dalam mencegah terjadinya Karhutla,” ujar Hengky.
Ia mengatakan informasi dan pengalaman yang diperoleh dari masyarakat selama kegiatan di Pontianak akan menjadi bahan untuk melihat persoalan Karhutla secara lebih menyeluruh.
Data tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun langkah pencegahan dan penanganan Karhutla.
Dalam dialog itu, perempuan Dayak, Marselina Ria, juga menyampaikan bahwa sistem perladangan tradisional memiliki aturan dan tahapan yang diperhitungkan secara matang.
Sebelum pembakaran dilakukan, masyarakat memperhatikan kondisi lahan dan arah mata angin serta membuat sekat pembatas untuk mencegah api merembet ke lahan lain.
“Dalam membuka lahan itu sangat diperhitungkan, mulai dari arah mata angin sampai membuat sekat batas api agar tidak merembet,” kata Marselina.
Menurutnya, pembakaran merupakan salah satu tahapan dalam mempersiapkan lahan untuk ditanami. Abu dari pembakaran juga dimanfaatkan untuk membantu kondisi tanah sebelum masyarakat melakukan proses menugal.
Ia menjelaskan pembakaran tidak dilakukan terhadap seluruh lahan sekaligus, melainkan secara bertahap agar api lebih mudah dikendalikan. Warga juga bergotong royong menjaga api sehingga tidak menjalar ke lahan milik orang lain.
Jika api sampai merembet ke lahan tetangga, peladang dapat dikenakan sanksi adat. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam proses pembakaran.
“Bukan setelah dibakar lalu ditinggalkan. Sebelum api padam, lahannya tetap ditunggu,” ujarnya.
Marselina juga berharap Perda Nomor 1 Tahun 2022 tidak dicabut karena dinilai memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjalankan tradisi berladang.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa peladang menjadi penyebab utama Karhutla. Menurutnya, jumlah masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang saat ini semakin berkurang, sementara kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi di berbagai wilayah.
“Sekarang peladang sudah semakin sedikit, tetapi kebakaran hutan dan lahan justru masih terjadi di mana-mana,” katanya.
Iyen berharap pencegahan Karhutla ke depan dilakukan melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, TNI dan Polri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat yang memahami kondisi wilayah akan membantu upaya pencegahan di lapangan.
Dialog tersebut dinilai menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dengan upaya pemerintah dan aparat dalam mencari pola pencegahan Karhutla.
Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan lahan, pengendalian api dan kondisi lingkungan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam menyusun langkah preventif.
DPP Mangkok Merah berharap komunikasi dengan Seskoad Mabes TNI AD dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi kerja sama yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah serta masyarakat adat.
Bagi masyarakat adat, pelestarian lingkungan dan keberlangsungan tradisi berladang diharapkan dapat berjalan beriringan. Penyelesaian persoalan Karhutla dinilai perlu mengedepankan dialog, pemahaman terhadap kearifan lokal serta penanganan berdasarkan penyebab kebakaran yang sebenarnya.
Komentar ditutup.