Gagasankalbar.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Indonesia Kalimantan Barat (Kalbar) menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai tata kelola sumber daya alam, kerusakan infrastruktur, dan implementasi visi-misi pemerintah daerah, khususnya terkait partisipasi pemuda dalam pembangunan dan ekonomi kreatif. Aksi ini dilakukan dalam agenda audiensi, yang merupakan pertemuan kedua mahasiswa dengan pihak terkait di tingkat pemerintahan provinsi Kalbar yang diterima secara langsung Sekda Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta jajaran di Ruang Arwana kantor Gubernur Kalbar, pad Jum’at (17/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, rombongan mahasiswa yang diketuai Syaiful Hidayatullah itu menyoroti bahwa Kalimantan Barat adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, mencakup sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Namun, kekayaan ini disayangkan karena “dikeruk oleh oknum tidak bertanggung jawab” yang tidak memikirkan nasib rakyat. Akibatnya, masih banyak “rakyat di Provinsi Kalimantan Barat yang bergulat di penderitaannya”.
Ia melanjutkan, kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak anak muda harus “berada di lampu merah” bukan karena hobi, melainkan karena “perekonomian orang tuanya tidak memadai”.
Selain Itu, keluhan Infrastruktur Jalan yang memprihatinkan, ia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti isu infrastruktur jalan, yang dikeluhkan masih banyak yang “tidak merata” di Kalimantan Barat. Sebagai contoh konkret, mereka mengambil sampel di kawasan Ayani 2, Parit Derabak.
“Di Parit Derabak, terdapat Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar) yang telah berdiri kurang lebih 11 tahun. Jalan menuju kampus tersebut dilaporkan “sudah tidak layak lagi untuk dilewati,” ujarnya.
Perwakilan mahasiswa lainnya juga menekankan bahwa pendidikan adalah “investasi besar yang dimiliki oleh negara” dan infrastruktur pendukungnya harus diperhatikan.
Lokasi jalan yang rusak ini disebut “tidak jauh” dari kantor Bupati, kantor DPRD, dan kantor Gubernur.
“Mereka meminta agar jalan tersebut segera ditindaklanjuti karena menyangkut nasib 3.000 mahasiswa aktif UNU Kalbar, yang diharapkan akan “melahirkan pemimpin-pemimpin” masa depan,” tambahnya.
Tak sampai disitu, salah satu perwakilan mahasiswa juga menyinggung Visi-Misi dan Keterlibatan Pemuda dalam Ekonomi Kreatif Selain isu-isu di atas, para mahasiswa juga mengangkat kembali janji yang tertuang dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai partisipasi pemuda dalam pembangunan dan ekonomi kreatif.
Mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka merasa belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kalimantan Barat, meskipun sebelumnya Gubernur menyatakan kesiapan untuk melibatkan pemuda.
“Oleh sebab itu, pada dasarnya isu mengenai pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengembangkan ekonomi digital dan kreatif di Kalbar memang merupakan perhatian pemerintah provinsi, dengan adanya dorongan agar generasi muda memanfaatkan teknologi untuk memajukan pariwisata daerah,” sambungnya.
Mahasiswa menekankan bahwa implementasi visi-misi ini perlu disoroti, terutama sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memajukan Kalimantan Barat.
Audiensi ini diselenggarakan dalam momentum evaluasi, termasuk menjelang 1 tahun kinerja pemerintahan Bapak Presiden Prabowo-Gibran, dan merupakan pertemuan kedua mahasiswa dengan pihak pemerintah provinsi Kalbar, setelah pertemuan pertama pada 8 Mei yang membahas berbagai isu nasional dan daerah seperti pendidikan, guru, karhutla, banjir, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan dan keterlibatan pemuda, dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah,” timpalnya.
Merespon hal tersebut, Sekda Kalbar Harisson menyampaikan bahwa beberapa isu krusial yang diangkat oleh mahasiswa dalam sesi audiensi ini akan menjadi atensi yang nantinya akan kita bawa ke pusat.
Beberapa dari tanggapan tersebut mencakup masalah infrastruktur jalan, perbaikan tata kelola dana, serta rincian mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Menanggapi keluhan mahasiswa mengenai kondisi jalan yang rusak, terutama di lokasi Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar di Parit Derabak, perwakilan pemerintah menyatakan bahwa isu ini akan segera ditindaklanjuti.
“Mengenai masalah infrastruktur jalan di UNU Kalbar Parit Derabak tadi, tahun ini akan segera dibangun,” tegasnya.
Kemudian, perbaikan tersebut akan segera diinstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah menyadari bahwa jalan tersebut sangat penting karena menjadi akses bagi ribuan mahasiswa.
“Untuk jalan di Parit Derabak yang dikeluhkan tadi, akan diinstruksikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya. Jalan tersebut saat ini sudah dialihkan menjadi jalan kabupaten, tetapi karena menyangkut kepentingan publik dan ribuan mahasiswa, maka akan diupayakan perbaikan segera,” tambahnya.
Terkait desakan mahasiswa agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan terkait perizinan pertambangan, perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa sebagian besar proses perizinan kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Masalah perizinan pertambangan saat ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Provinsi..Pemerintah Provinsi hanya memiliki kewenangan terbatas, yaitu pada perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),” bebernya.
Selain itu, pemerintah memberikan rincian tambahan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH Sawit yang menjadi sorotan.
Penerimaan DBH: DBH terdiri dari Pajak, Sumber Daya Alam, dan Sawit.
Alokasi DBH Sawit, dijelaskan bahwa 50% dari DBH Sawit akan dialokasikan ke Pemerintah Provinsi, sementara 50% sisanya dibagikan ke 12 kabupaten di Kalimantan Barat.
Terkait dengan penurunan DBH Sawit yang dikeluhkan, perwakilan pemerintah membenarkan bahwa hal itu merupakan dampak dari kebijakan alokasi anggaran nasional.
“Penurunan DBH Sawit yang drastis memang dikarenakan ada pengalihan fokus anggaran ke beberapa program nasional,” pungkasnya.(rfa/ica) ***
