Gagasankalbar.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (15/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, pengembangan sektor usaha produktif, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, dan disambut Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Budi Widihartanto, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, beserta jajaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Forum tersebut menjadi ruang dialog strategis antara Badan Anggaran DPR RI dan Bank Indonesia untuk membahas berbagai isu, mulai dari perkembangan ekonomi Kalimantan Barat, daya beli masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stabilitas harga pangan, investasi daerah, hingga percepatan transformasi sistem pembayaran digital.
Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPR RI menilai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar perpanjangan tangan bank sentral di daerah. BI diharapkan mampu menjadi sumber informasi utama dalam membaca dinamika ekonomi lokal, mendeteksi potensi tekanan inflasi sejak dini, memahami perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga menangkap sinyal perlambatan ekonomi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menegaskan bahwa Bank Indonesia di daerah harus berkembang menjadi institusi yang memimpin informasi (leading information institution), bukan hanya mengolah data yang telah tersedia.
“Saya percaya, kualitas sebuah bank sentral pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan instrumen kebijakan moneternya, tetapi juga oleh kualitas analisis yang dimiliki. Ketika dunia bergerak semakin cepat, data menjadi semakin besar, kecerdasan buatan berkembang secara eksponensial, dan risiko global datang tanpa mengenal batas wilayah, maka kemampuan membaca sinyal-sinyal awal melalui early warning system menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Syarief.
Selain itu, perhatian terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Badan Anggaran DPR RI mendorong Bank Indonesia Kalimantan Barat memperluas program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, akses pasar, serta kemampuan digital.
Saat ini terdapat sekitar dua ribu UMKM di Kalimantan Barat yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, baru sekitar 249 UMKM yang memperoleh pembinaan secara intensif. Kondisi tersebut dinilai masih menyisakan ruang yang besar bagi perluasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam sektor ketahanan pangan, Badan Anggaran DPR RI juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan dan kualitas beras. Kerja sama antara Bank Indonesia dan Perum BULOG diharapkan dapat diperkuat melalui pembangunan gudang penyimpanan beras premium guna mengurangi ketergantungan Kalimantan Barat terhadap pasokan dari luar daerah.
Menurut Banggar DPR RI, penguatan rantai pasok, sistem penyimpanan, distribusi, hingga peningkatan produksi pangan lokal menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga serta menekan biaya distribusi.
Di bidang investasi, Bank Indonesia Kalimantan Barat juga didorong lebih aktif membangun forum investasi yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, investor, dan pemilik proyek potensial. Forum tersebut diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan proyek investasi yang layak, didukung data yang kredibel, kepastian regulasi, serta tindak lanjut yang terukur.
Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, logistik, energi, hingga ekonomi kawasan perbatasan. Potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selain tetap memperkuat sektor perkebunan sawit sebagai salah satu penopang ekonomi daerah, Bank Indonesia juga didorong mengembangkan komoditas unggulan lainnya, termasuk kopi, sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu komoditas.
Banggar DPR RI juga menekankan pentingnya memperluas edukasi penggunaan sistem pembayaran digital kepada UMKM, pedagang pasar tradisional, masyarakat pedesaan, hingga wilayah perbatasan. Digitalisasi dinilai tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat pencatatan usaha, serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas.
Melalui kunjungan kerja ini, Badan Anggaran DPR RI berharap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat semakin memperkuat perannya sebagai pusat analisis ekonomi regional, penggerak stabilitas harga, mitra strategis pengembangan UMKM, serta penghubung antara potensi daerah dan peluang investasi.
Hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkualitas, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berlangsung secara inklusif, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
