Breaking News

Berita Kalbar

Akad Massal Dipuji, Realisasi FLPP Kalbar Masuk 10 Besar Nasional, Baharudin: Regulasi Daerah Masih Perlu Percepatan

badge-check

H. Baharudin, SE , Ketua DPD REI Kalimantan BaratPerbesar

H. Baharudin, SE , Ketua DPD REI Kalimantan Barat

Gagasankalbar.com – DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat mengapresiasi pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama BP Tapera sebanyak 50.030 sebagai langkah konkret mempercepat pemenuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus pengungkit Program 3 Juta Rumah. Kamis (18/12/2025)

Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, menilai akad massal yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menekan backlog perumahan nasional dan memastikan kebijakan perumahan berjalan nyata di lapangan.

“FLPP memberikan kepastian pasar dan kepastian pembiayaan bagi pengembang, sehingga pembangunan rumah subsidi dapat berkelanjutan. REI di daerah siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan kualitas bangunan dan kepatuhan terhadap regulasi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah,” ujar Baharudin. Minggu (28/12/2025)

Ia mengungkapkan capaian FLPP di daerah juga menunjukkan performa yang signifikan.

“Realisasi KPR FLPP di Kalimantan Barat telah mencapai 8.363 unit rumah dan menempatkan Kalbar dalam 10 besar nasional,” ungkapnya.

Baharudin juga menggarisbawahi bahwa di lapangan masih terdapat tantangan yang memerlukan perhatian serius.

“Sebagian konsumen masih menghadapi kendala pembiayaan akibat penilaian SLIK OJK dan persyaratan perbankan, sementara sejumlah regulasi pertanahan, termasuk implementasi Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025 yang direvisi dengan Permen Nomor 9, belum sepenuhnya mempercepat proses sertifikasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kebijakan afirmatif pemerintah pusat belum seluruhnya berjalan optimal di daerah.

“Implementasi SKB Tiga Menteri terkait penghapusan biaya PBG dan BPHTB belum merata di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kami berharap regulasi ini segera berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu membantu masyarakat MBR memperoleh rumah yang layak dan terjangkau,” pungkasnya. *(Dz)

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Sumpah Pemuda Jadi Momentum Kritik, Cipayung Plus Kalbar Layangkan Tujuh Tuntutan kepada Pemerintah

29 Okt 2026 - 00:14 WIB

Sumpah Pemuda Jadi Momentum Kritik, Cipayung Plus Kalbar Layangkan Tujuh Tuntutan kepada Pemerintah

Lazismu Kalbar Gelar Layanan Kesehatan Gratis dan Bagikan Bingkisan kepada 150 Peserta Terdampak Karhutla

27 Okt 2026 - 01:59 WIB

Lazismu Kalbar Gelar Layanan Kesehatan Gratis dan Bagikan Bingkisan kepada 150 Peserta Terdampak Karhutla

Lawyer Muda Kalbar Kecam Pembubaran Massa dengan Kekerasan, Siap Dampingi Mahasiswa Lapor Polisi

25 Okt 2026 - 03:21 WIB

Lawyer Muda Kalbar Kecam Pembubaran Massa dengan Kekerasan, Siap Dampingi Mahasiswa Lapor Polisi

BEM SI Kerakyatan Kalbar Kecam Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa, Desak Kapolda dan Kapolresta Usut Tuntas

25 Okt 2026 - 03:16 WIB

BEM SI Kerakyatan Kalbar Kecam Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa, Desak Kapolda dan Kapolresta Usut Tuntas

Golkar Kalbar Bersama Pontianak dan Kubu Raya Ziarah ke Makam Pahlawan

22 Okt 2026 - 19:12 WIB

Golkar Kalbar Bersama Pontianak dan Kubu Raya Ziarah ke Makam Pahlawan
Trending di Berita Kalbar