oleh: Aris Ismail
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.”
–Nelson Mandela
Gagasankalbar.com – Di atas kertas, Indonesia tampak menunjukkan keseriusan dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Konstitusi melalui Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan.
Komitmen tersebut menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Sejalan dengan itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk melahirkan generasi yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.
Namun, di balik komitmen tersebut, muncul sebuah paradoks. Indonesia telah memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, tetapi besarnya investasi pendidikan jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi nasional justru masih tertinggal.
Dilansir Kompas.com (22/7/2026), berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics yang dikompilasi Our World in Data dan dipublikasikan Visual Capitalist, Indonesia tercatat sebagai negara dengan rasio belanja pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah di antara 40 ekonomi terbesar dunia. Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 1,3 persen dari PDB untuk sektor pendidikan, jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 3,96 persen. Bahkan, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura (2,2 persen), Thailand (2,5 persen), dan Vietnam (2,9 persen).
Temuan tersebut tentu tidak dapat dimaknai bahwa Indonesia mengabaikan pendidikan. Sebab, alokasi 20 persen APBN dan belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB merupakan dua indikator yang berbeda. Yang pertama menunjukkan porsi pendidikan dalam belanja negara, sedangkan yang kedua menggambarkan seberapa besar kemampuan ekonomi nasional yang benar-benar diinvestasikan untuk pendidikan.
Sederhananya, bayangkan sebuah keluarga. Ada keluarga yang mengalokasikan 50 persen pendapatannya untuk biaya sekolah anak, tetapi pendapatan bulanannya hanya Rp5 juta. Di sisi lain, ada keluarga yang hanya mengalokasikan 15 persen pendapatan untuk pendidikan, tetapi penghasilannya mencapai Rp100 juta per bulan. Meskipun persentasenya lebih kecil, uang yang benar-benar dibelanjakan untuk pendidikan justru jauh lebih besar.
Logika yang sama berlaku pada negara. Memenuhi amanat 20 persen APBN tidak otomatis berarti investasi pendidikan Indonesia sudah besar jika dibandingkan dengan kapasitas ekonominya. Di sinilah paradoks itu muncul. Negara telah memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi ukuran investasi pendidikan terhadap kekuatan ekonomi nasional masih tergolong rendah.
Paradoks tersebut menjadi semakin nyata ketika berbagai persoalan pendidikan masih terus berulang. Kesenjangan mutu pendidikan antardaerah masih lebar, banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru masih menjadi perhatian, serta ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan.
Dalam perspektif Human Capital Theory yang dikembangkan Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, anggaran pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan modal pembangunan bangsa.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya angka 20 persen APBN. Yang jauh lebih penting adalah apakah anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak nyata: sekolah yang lebih layak, guru yang lebih sejahtera, akses pendidikan yang lebih merata, proses pembelajaran yang lebih berkualitas, serta lulusan yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan mengenai pendidikan tidak lagi semata-mata tentang berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut diubah menjadi investasi manusia. Sebab, anggaran yang besar tanpa tata kelola yang baik hanya akan menjadi angka dalam dokumen negara, bukan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan tidak diperlakukan sekadar sebagai kewajiban konstitusional atau pencapaian administratif. Pendidikan harus benar-benar dipandang sebagai investasi strategis yang menentukan arah pembangunan bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari terpenuhinya amanat 20 persen APBN, melainkan dari lahirnya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global. Sebab, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh besarnya angka dalam anggaran, melainkan oleh kualitas manusia yang berhasil dibangun melalui anggaran tersebut.
