GAGASANKALBAR.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penggunaan barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Krisantus, aturan ini menyulitkan masyarakat tanpa memberikan manfaat yang jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 6 Maret 2025. Pada kesempatan itu, Krisantus juga menyoroti maraknya peredaran Pertamax oplosan yang meresahkan para pengguna kendaraan.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian Pertamina. Banyak Pertamax-pertamax oplosan beredar di Indonesia. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Sudah mulai batuk-batuk kali mobilnya,” kata Krisantus.
Menurut Krisantus, kebijakan barcode justru dapat mempercepat peredaran bahan bakar oplosan, karena masyarakat terpaksa membeli bahan bakar tanpa jaminan kualitas akibat aturan yang membatasi akses bahan bakar subsidi. Krisantus menegaskan bahwa Kalimantan Barat tidak perlu menerapkan kebijakan barcode di SPBU karena aturan ini hanya membuat masyarakat kesulitan saat membeli bahan bakar.
“Kebijakan barcode ini tidak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
