Gagasankalbar.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tanggapan keras terhadap fenomena jasa nikah siri yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya TikTok. Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fathurrahman Kamal, menegaskan bahwa negara harus hadir dan menindak tegas biro jasa pernikahan siri yang menjadikan praktik tersebut sebagai komoditas bisnis.
Dalam pernyataannya, Fathurrahman menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi warga Muhammadiyah. Hal ini bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga bagian dari prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Ia merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-35 yang menegaskan pentingnya mengindahkan hukum dan peraturan negara.
“Bagi warga Muhammadiyah, pencatatan perkawinan adalah kewajiban. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari prinsip kemaslahatan dalam Islam,” jelasnya.
Muhammadiyah menilai fenomena jasa nikah siri yang ditawarkan melalui platform digital sebagai bentuk komodifikasi agama. Praktik ini dianggap mengeksploitasi kepentingan bisnis dan politik, serta menjauhkan masyarakat dari spirit beragama yang autentik.
Fathurrahman menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap fenomena ini. Menurutnya, biro jasa nikah siri yang menjadikan pernikahan sebagai objek bisnis harus segera ditindak agar tidak menimbulkan dampak sosial dan hukum yang lebih luas.
“Negara harus hadir dan menindak tegas biro jasa pernikahan siri. Jangan sampai pernikahan dijadikan komoditas bisnis yang merusak tatanan sosial dan hukum,” ujar Fathurrahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. *(Ben)
