Gagasankalbar.com – Ada jenis kekalahan yang tidak selalu tampak di layar televisi, tidak selalu meledak di jalanan, dan tidak selalu datang dengan teriakan. Kekalahan itu bisa hadir jauh lebih halus: ketika orang mulai takut berpikir, enggan bertanya, lalu perlahan menerima apa pun yang disodorkan atas nama “keadaan”. Di situlah politik bekerja dengan cara paling sunyi sekaligus paling berbahaya.
Penyair dan dramawan Jerman Bertolt Brecht pernah mengingatkan bahwa kebutaan yang paling berbahaya adalah kebutaan politik. Banyak orang merasa politik tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, padahal biaya hidup, harga pangan, sewa rumah, harga obat, hingga kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, keputusan politik terbesar yang dibuat rakyat adalah pemilu. Di bilik suara kita mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk mencoblos, tetapi keputusan singkat itu menentukan arah kehidupan selama lima tahun ke depan. Siapa yang terpilih akan menentukan ke mana anggaran negara dialokasikan, bagaimana subsidi diberikan, bagaimana pendidikan dan kesehatan dikelola, sampai bagaimana lapangan pekerjaan diciptakan.
Kita mungkin hanya mencoblos satu kali dalam lima tahun. Hasilnya, justru hadir setiap hari di meja makan, di dompet, di tagihan listrik, harga beras, harga cabai, ongkos transportasi, bahkan masa depan anak-anak kita. Politik tidak berhenti setelah pemilu usai. Justru setelah itulah politik mulai bekerja.
Masih banyak orang mengira politik hanya urusan elite, partai, atau mereka yang duduk di panggung kekuasaan. Padahal dampak politik paling dekat dengan kehidupan kita. Ketika harga kebutuhan pokok naik, pelayanan publik memburuk, lapangan kerja semakin sulit, atau biaya pendidikan terus meningkat, masyarakat sedang merasakan dampak dari keputusan politik yang pernah diambil.
Masalahnya, banyak orang bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang didorong untuk tidak sadar. Di era digital, kesadaran tidak selalu dibungkam dengan cara kasar. Ia bisa dikaburkan melalui banjir informasi, propaganda, dan narasi yang saling bertabrakan. Orang dibuat lelah oleh kebisingan, sehingga lebih mudah bereaksi daripada berpikir. Yang menang akhirnya bukan kebenaran, tetapi keramaian. Yang bertahan bukan nalar, melainkan emosi. Masyarakat menjadi mudah dibenturkan, mudah dipecah, lalu perlahan menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa.
Intimidasi juga tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman. Ia bisa muncul melalui pelabelan, tekanan sosial, pembungkaman yang halus, atau pembiasaan agar seseorang merasa pendapatnya tidak lagi berarti. Tujuannya sederhana: membuat masyarakat berhenti bertanya. Ketika pertanyaan hilang, pengawasan ikut menghilang. Saat pengawasan tidak lagi berjalan, kekuasaan lebih mudah bergerak tanpa koreksi.
Kesadaran publik menjadi salah satu benteng penting demokrasi. Orang yang sadar tidak harus menjadi yang paling keras berbicara. Ia justru mampu membedakan informasi dan propaganda, kritik dan kebencian, keberanian dan sekadar keberisikan. Kita sering lebih mudah mengidolakan figur daripada mengawasi kebijakan. Lebih sibuk memperdebatkan siapa yang menang daripada memastikan apakah janji yang pernah diucapkan benar-benar diwujudkan. Demokrasi tidak dibangun oleh tepuk tangan, tetapi oleh warga negara yang kritis, rasional, dan berani menjaga akal sehat.
Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar keberanian untuk melawan, melainkan keberanian untuk sadar. Sadar bahwa politik tidak berhenti di gedung parlemen, tetapi hadir di meja makan setiap keluarga. Sadar bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi bagi kehidupan masyarakat. Ketidakpedulian terhadap politik bukan sikap netral. Ruang kosong itu akan selalu diisi oleh kepentingan orang lain.
Kita memang tidak bisa mengendalikan seluruh arah pemerintahan. Yang masih bisa kita lakukan adalah mengendalikan cara kita menyikapinya: membaca lebih teliti, bertanya lebih kritis, mengawasi lebih konsisten, dan tetap mampu mengapresiasi ketika sebuah kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Demokrasi tidak membutuhkan warga yang hanya hadir ketika pemilu berlangsung. Demokrasi membutuhkan warga yang tetap terlibat setelah hasil pemilu diumumkan. Pemilu hanyalah pintu masuk demokrasi, bukan garis akhirnya. Memilih pemimpin adalah hak, mengawal kebijakan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Demokrasi akan tetap hidup ketika rakyat tidak berhenti peduli setelah kotak suara ditutup.
oleh: Aris Ismail (Bendahara Umum Cabang Pontianak)
Komentar ditutup.