Gagasankalbar.com – Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Barat, Baharudin, mendampingi tiga Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP di Pontianak, Jum’at (22/08/2025).
Tiga Dirjen yang hadir adalah Dirjen Kawasan Permukiman PKP Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Imran. Mereka meninjau langsung Star Borneo Residence 7 yang dibangun oleh anggota REI Kalbar dan berlokasi di Jalan Padat Karya, Pontianak Timur.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi REI Kalbar untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah menghadirkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat memberikan semangat baru bagi pengembang daerah.
“Kami menyambut baik perhatian Kementerian PKP melalui kunjungan para Dirjen ke proyek perumahan subsidi di Kalbar. Hal ini menjadi motivasi bagi pengembang untuk terus meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat,” ujar Baharudin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa REI Kalbar akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyediaan rumah subsidi.
“REI Kalbar berkomitmen mendukung penuh program sejuta rumah. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya MBR, bisa memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berada di lingkungan yang tertata baik,” tegasnya.
Selain itu, Baharudin juga menyinggung sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala bagi pengembang daerah. Salah satunya terkait Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Menurutnya, regulasi ini justru berpotensi memperlambat proses pengurusan bagi pengembang di daerah.
“Alih-alih mempermudah, aturan ini dalam praktiknya seringkali membuat proses perizinan dan penetapan hak atas tanah menjadi lebih panjang. Hal ini tentu berdampak pada keterlambatan pembangunan perumahan subsidi,” jelasnya.
Baharudin juga menyoroti implementasi SKB Tiga Menteri yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah subsidi. Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah daerah di Kalbar, seperti Sanggau, Sekadau, dan Ketapang, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
“Di beberapa daerah, masyarakat dan pengembang masih dibebani biaya meskipun sudah ada SKB Tiga Menteri. Bahkan ada pegawai yang secara terang mengatakan ‘kalau mau cepat yaa harus bayar’. Hal seperti ini jelas menghambat proses akad di perbankan dan merugikan masyarakat MBR,” tegasnya.
Di tengah berbagai kendala tersebut, Baharudin menyampaikan kabar positif bahwa pihaknya mendapatkan informasi langsung dari jajaran Dirjen PKP mengenai rencana penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) bersama REI. FGD tersebut akan membahas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pengembang rumah subsidi.
“Kami menyambut baik rencana FGD ini. Dengan adanya skema KUR khusus, pengembang bisa memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih ringan dan syarat yang lebih mudah, sehingga pembangunan rumah subsidi di Kalbar bisa lebih cepat dan terjangkau,” pungkas Baharudin.
Dengan adanya kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat ini, diharapkan kerja sama antara pemerintah dan pengembang daerah semakin erat, sehingga target penyediaan perumahan layak di Kalimantan Barat dapat tercapai dengan lebih optimal. *(Dar)
