PONTIANAK, GAGASANKALBAR.COM – Menjelang setiap pemilu, Indonesia selalu berubah menjadi ruang demokrasi yang besar. Baliho kandidat memenuhi sudut jalan. Media sosial penuh dengan janji politik. Masyarakat kembali diyakinkan bahwa satu suara bisa menentukan masa depan bangsa. Pemilu hadir sebagai simbol kedaulatan rakyat. Namun di balik euforia itu, muncul masalah yang terus berulang: apakah demokrasi benar-benar berjalan secara adil dan etis?
Pertanyaan ini bukan hanya sekadar wacana akademik. Dalam praktiknya, berbagai masalah terus mengganggu pemilu di Indonesia. Politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, netralitas aparat, manipulasi informasi digital, dan mahalnya biaya politik menjadi isu yang tidak pernah sepenuhnya terpecahkan. Di satu sisi, pemilu dianggap berhasil karena berlangsung rutin dan damai. Namun di sisi lain, kualitas demokrasi menjadi pertanyaan ketika proses politik semakin transaksional. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kontestasi politik beberapa tahun terakhir. Politik tidak lagi hanya menjadi arena pertarungan gagasan dan program. Kini, juga merupakan pertarungan modal dan pengaruh.
Dalam berbagai kajian, praktik politik uang masih menjadi ancaman terbesar bagi kualitas demokrasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebenarnya melarang pemberian uang atau materi kepada pemilih. Namun praktik tersebut terus berlangsung dengan berbagai cara. Mulai dari pembagian sembako, bantuan sosial yang bernuansa politik, hingga pemberian uang tunai secara langsung menjelang hari pemungutan suara.
Di beberapa daerah, praktik ini bahkan dianggap biasa. Sebagian masyarakat menyebutnya “rezeki pemilu”. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah demokrasi tidak hanya terkait dengan lemahnya pengawasan, tetapi juga dengan budaya politik yang ada di masyarakat. Ketika suara rakyat dapat dipengaruhi oleh uang, prinsip keadilan dalam pemilu perlahan kehilangan makna.
Sejumlah pengamat politik percaya politik uang muncul karena tingginya biaya demokrasi. Kandidat memerlukan dana besar untuk membangun popularitas, membiayai kampanye, dan menjaga jaringan politik di lapangan. Akibatnya, dalam kontestasi politik, mereka yang memiliki kekuatan modal besar lebih mudah memenangkan persaingan dibanding kandidat yang hanya mengandalkan kemampuan dan integritas.
Hal inilah Hal inilah yang melahirkan kesenjangan politik yang menghasilkan ketidaksetaraan politik . Hal-hal yang disoroti meliputi netralitas penyelenggara dan aparatur negara. Demokrasi pada akhirnya tidak dapat menciptakan persaingan yang benar-benar adil. Hal lain yang ditonjolkan adalah netralitas penyelenggara dan aparatur negara. Isu keberpihakan selalu menjadi perhatian publik dalam setiap pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat birokrasi dituntut menjaga independensi agar proses demokrasi tetap dipercaya masyarakat. Ketika institusi negara tidak mampu menjaga netralitas maka hasil pemilu pun Di tengah situasi itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan pentingnya etika untuk menjaga integritas demokrasi. Etika tidak sekedar dijadikan sebagai kode moral, namun menjadi pilar utama agar pemilu tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Karena dalam praktik politik modern, tidak semua persoalan dapat dijangkau hukum. Banyak tindakan yang mungkin sah secara administratif, namun dianggap merugikan rasa keadilan masyarakat. Fenomena tersebut seringkali melahirkan istilah “legal tapi tidak etis”.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap demokrasi juga semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital. Media sosial telah menjadi medan pertempuran utama perjuangan politik.Informasi bergerak sangat cepat. Kampanye politik tidak lagi hanya dilakukan di lapangan terbuka, tetapi juga di ruang virtual yang sulit dikendalikan. Persoalannya, perkembangan teknologi juga memunculkan ancaman baru, berupa disinformasi, propaganda digital, hingga serangan buzzer politik.
Masyarakat seringkali kesulitan membedakan antara informasi yang akurat dan informasi yang manipulatif. Akibatnya, polusi politik semakin tajam dan kualitas diskusi publik menurun. Bukan soal bisa atau tidak membaca yang jadi masalah sekarang. Lalu lintas data meledak di mana-mana, namun pemahaman warga tentang kekuasaan masih tertinggal jauh di belakang.Bisa jadi saat begini perasaan orang-orang lebih gampang diaduk-aduk ketimbang akal sehat soal urusan negara.Pemilu sering kali tak adil karena jurang ekonomi yang lebar. Dengan dana melimpah, seorang calon bisa muncul di mana-mana – di layar kaca, spanduk jalanan, hingga pertemuan warga. Uang membuka pintu yang bagi lainnya tertutup rapat.
Lewatnya waktu, orang-orang yang punya kemampuan cukup malah tak maju karena uangnya kurang. Dari situ mereka hilang kesempatan sebelum benar-benar bertanding. Bisa jadi, gerakan pelan ini membuat sebagian orang mulai gelisah. Soalnya, kekuasaan tampak makin terbatas di tangan segelintir elit saja. Dari waktu ke waktu, rakyat biasa seperti semakin tersingkir dari pusaran utama. Ada ketakutan, bentuk pemerintahan yang awalnya terbuka kini menipis. Alih-alih milik bersama, kendali sering jatuh pada satu kelompok kecil. Belum tentu disengaja, tetapi arahnya mengarah ke sana.
Bukan cuma itu, tingkat pendidikan politik warga memang masih di bawah. Banyak yang malah memilih karena alasan praktis atau perasaan, bukan melihat latar belakang atau rencana kerja calonnya. Peneliti dari Australian National University Edward Aspinal. Ia juga Edward penulis buku ‘Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia’. Menurutnya politik uang (Money politics) harus dilakukan semua pihak.
Foto: Peneliti dari Australian National University Edward Aspinal (Ist).
“Kita sulit untuk keluar dalam politik uang dan dinasti. Untuk keluar dari ini tidak mudah dilakukan, butuh upaya oleh semua pihak. Baik pihak penguasa dan masyarakatnya yang memiliki sikap tidak membiarkan politik uang terjadi,” tutupnya. Dilansir dari detik.com, kamis 29/05/2026.
Meski begitu, hidupnya demokrasi justru bergantung pada warga yang tak mudah percaya serta paham soal kekuasaan. Pendidikan politik disebut-sebut sebagai bagian tak terpisahkan dari perbaikan sistem demokrasi di Indonesia oleh sejumlah pengamat. Bila melek politik tidak dikuatkan, warga rentan terseret arus suap pemilih atau informasi palsu lewat dunia maya.Melalui laporan yang disajikan, media turut membentuk wajah demokrasi di mata publik. Bukan cuma soal memberi kabar, perannya merambah jauh sebagai penjaga agar kekuasaan tak melenceng dari jalur.
Bisa jadi, saat dunia media saling beradu keras sementara tarikan politik makin kencang, menjaga netralitas informasi bukan hal yang mudah. Namun demikian tetap harus dicoba meski arusnya tak selalu mendukung. Pernah juga media ikut terjerat dalam konflik politik hingga lupa tugas utamanya mengawasi masyarakat. Tidak jarang posisi netral malah lenyap begitu saja saat suara harusnya paling didengar.Bukan cuma soal pemilu, ternyata sistem demokrasi hidup karena ada aliran info yang jernih supaya warga bisa pilih arah politik dengan akal sehat.
Bukan cuma soal bagaimana pemilihan dijalankan hari ini, krisis etika dalam pilkada turut membentuk wajah demokrasi negeri ke depan. Meskipun tampak seperti masalah internal partai, dampaknya merembet jauh melampaui ruang rapat elite. Ketika nilai-nilai dasar dilanggar secara sistematis, rakyat mulai kehilangan pegangan tentang apa yang benar-benar adil. Terlepas dari dalih kemenangan elektoral, cara-cara curang menciptakan jejak panjang yang sulit dihapus. Dari sanalah kepercayaan publik perlahan keropos dimakan waktu.
Bila orang-orang mulai merasa pemilihan umum sarat dengan deal-deal gelap serta rekayasa, rasa percaya pada sistem demokrasi bisa luntur sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, rasa tak peduli soal politik tumbuh di sana-sini. Banyak orang kini merasa pemimpin mana pun yang duduk nanti tetap saja takkan mengubah apa-apa. Ketika orang tak lagi ambil bagian, sistem mulai goyah – demikian kenyataannya. Kepercayaan yang memudar membuat fondasi politik retak perlahan.
Pemilu di Indonesia berjalan lancar sejak masa reformasi dimulai. Meskipun ada gesekan, perpindahan kekuasaan cenderung tenang tanpa kerusuhan besar mengikutinya. Kondisi politik negara pun tidak goyah meski pergantian pimpinan terus terjadi dari waktu ke waktu. Tidak hanya soal ada tidaknya pemilihan umum yang menentukan kuatnya demokrasi. Bukan soal hasil akhir, melainkan bagaimana setiap langkah dijalani dengan adil. Kejujuran menjadi tulang punggung saat keputusan dibuat bersama. Dalam tiap tindakan politik, nilai-nilai etika muncul perlahan. Tidak dari retorika, tetapi dari sikap yang konsisten dan terasa nyata.
Tentu saja, hasil pemilihan tak sekadar mengenai pemenangnya. Cara meraih kemenangan justru lebih bermakna dibanding nama di atas kertas. Menurut PERISAI Demokrasi Kota Singkawang, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kepercayaan publik. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi rakyat dapat didengar dan diwujudkan dalam kebijakan yang nyata.
Sementara, dalam wawancara dengan Sekretaris Perisai Demokrasi Bangsa Kota Singkawang Riski Nanda mengatakan politik seharusnya menjadi jalan pengabdian. Ia juga politik tidak hanya soal perebutan kekuasaan.
“Politik harus menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ketika rakyat merasakan manfaat dari kebijakan publik, maka kepercayaan terhadap demokrasi akan tumbuh dengan sendirinya,” demikian penegasan Perisai Demokrasi Bangsa Kota Singkawang, (Kamis (29/05/2026).
Kemudian, Rizki menambahkan proses legitimasi tidak hanya prosedur pemilu dan publik harus ikut andil dalam mengambil kebijakan.
“Legitimasi demokrasi tidak hanya lahir dari prosedur pemilu, tetapi juga dari keterlibatan publik yang nyata dalam proses pengambilan kebijakan.”
Foto: wawancara dengan Sekretaris Perisai Demokrasi Bangsa Kota Singkawang Riski Nanda Perisai Demokrasi Bangsa Kota Singkawang, (Kamis (29/05/2026).
Bila kekuasaan didapat lewat suap politik, tipu daya, justru integritas demokrasi mulai memudar. Satu demi satu prinsip luntur saat trik kotor dipakai sebagai tangga naik. Tidak ada lagi rasa hormat pada proses yang adil kalau cara curang dianggap lumrah. Demokrasi berjalan pincang manakala pengaruh disalahgunakan demi ambisi pribadi. Nilainya surut tanpa perlu dinyatakan keras-keras.
Pertama-tama, jika pertarungan di dunia politik dilakukan secara adil serta transparan, maka ruang bagi demokrasi untuk berkembang muncul perlahan. Dari situ, bentuk pemerintahan bisa mulai condong ke sisi masyarakat biasa. Pada akhirnya, nasib demokrasi di Indonesia ditentukan oleh sejauh mana rakyat bersatu dalam memahami tanggung jawabnya. Bukan soal satu atau dua orang saja, melainkan bagaimana semua lapisan masyarakat ikut merasa terlibat. Meski banyak hambatan menghadang, kekuatan utama justru datang dari pemahaman bersama yang tumbuh dari bawah. Karena itu, tidak ada perubahan besar tanpa kesadaran yang dibangun secara kolektif. Hanya dengan cara ini arah politik negara bisa tetap stabil.
Pemilu bisa bermartabat kalau semua pihak turut menjaganya. Tak hanya pemerintah, lembaga penyelenggara juga punya peran penting di sana. Partai tak boleh tinggal diam, mereka harus ikut menegakkan aturan main. Media massa pun tidak boleh netral begitu saja saat melihat pelanggaran. Masyarakat, meski terlihat kecil pengaruhnya, justru bisa memberi tekanan besar jika bersatu. Setiap kelompok saling mengingatkan, karena keseriusan dalam berdemokrasi bukan milik satu golongan semata. Bukan soal keramaian atau seremoni belaka – tanpa adanya rasa adil serta sikap bermoral, pesta demokrasi cuma berlangsung tiap lima tahun dengan hiruk-pikuk, tapi tak meninggalkan makna nyata.
Penulis: Suhedi Jurnalis Gagasankalbar
Editor: Hris
