Gagasankalbar.com – Forum Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat, BEM SI Kalbar, dan BEM Seka hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat. RDP yang digelar di Gedung DPRD Kalbar tersebut dihadiri oleh Komisi I, II, III, serta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian aksi “Aliansi Kalbar Menggugat” yang telah berlangsung selama tiga jilid dan mendorong lahirnya ruang partisipasi mahasiswa dalam pembahasan isu kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat.
Perwakilan FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, menegaskan bahwa kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Barat selama ini merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang terus berulang dari pemerintah pusat.
“Kalbar menyuplai sumber daya bagi negara, tetapi tidak mendapat porsi layak untuk membangun daerahnya sendiri. Jangan jadikan Kalbar sekadar tambang bagi elit politik di pusat. Jika pusat bisa mengambil kekayaan alam Kalbar, maka pusat juga wajib mengembalikan hak Kalbar secara adil,” tegas Falmu.
Ia juga menambahkan bahwa FOMDA mendorong Pemprov Kalbar untuk bersikap lebih vokal dalam memperjuangkan perbaikan skema DBH.
“Kalbar harus maju dari hasilnya sendiri, bukan terus dieksploitasi tanpa kepastian kesejahteraan bagi rakyatnya,” ujarnya.
Dari pihak mahasiswa, perwakilan BEM SI Kalbar, Syayid Zaki Alfaridzi, menyampaikan bahwa kehadiran mereka dalam RDP merupakan langkah strategis untuk mengawal isu DBH secara langsung bersama para pemangku kebijakan.
“RDP ini lahir dari aksi Aliansi Kalbar Menggugat. Kami diundang DPRD sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam pembahasan kesejahteraan rakyat Kalbar. Fokus pembahasan hari ini terkait kenaikan persentase DBH dan maksimalisasi serapan anggaran tahun 2025 yang masih belum 100%.”
Zaki menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki alasan kuat untuk menuntut peningkatan porsi DBH.
“Jumlah penduduk Kalbar lebih besar dibanding beberapa provinsi lain di Kalimantan, sementara dari aspek SDA, Kalbar memiliki perkebunan sawit terluas dan wilayah tambang emas yang signifikan. Ini menjadi dasar kenapa kenaikan persentase DBH sangat diperlukan.”
Lebih jauh, Korwil BEM SI Kalbar itu menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mendorong isu ini hingga ke tingkat pusat.
“Persentase DBH ini perlu kita tuntut sampai ranah hukumnya, hingga ke pemerintah pusat dan dibahas dalam persidangan. Peran mahasiswa adalah menjaga idealisme dan memastikan isu kesejahteraan ini tidak berhenti di meja rapat.”
Ia menutup dengan harapan besar untuk Kalimantan Barat.
“Tahun 2026 Kalbar harus mendapatkan kabar bahagia—baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kami akan terus mengawal itu,” ujarnya.
RDP ini menjadi momentum penting sinergi antara mahasiswa, DPRD, dan Pemprov Kalbar dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi masyarakat Kalimantan Barat.
