Gagasankalbar.com — Dalam momentum Refleksi Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026, Cipayung Plus Kalimantan Barat yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, PMII, IMM, HIKMAHBUDHI, dan KAMMI menyampaikan tujuh tuntutan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Konferensi pers ini menjadi momentum bagi gerakan mahasiswa untuk menegaskan kembali peran pemuda sebagai kekuatan kontrol sosial dalam mengawal demokrasi, menuntut transparansi, serta memastikan negara hadir dalam menjawab persoalan masyarakat.
Bagi Cipayung Plus Kalimantan Barat, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Persatuan pemuda harus diwujudkan melalui keberanian menyuarakan kebenaran, mengawal kebijakan publik, dan menuntut pertanggungjawaban para pemangku kekuasaan.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kalimantan Barat menyampaikan tujuh tuntutan sebagai berikut :
PERTAMA, MENGUTUK DAN MENUNTUT KAPOLDA KALIMANTAN BARAT MENETAPKAN TERSANGKA TERKAIT TINDAKAN REPRESIF TERHADAP MAHASISWA SAAT MELAKUKAN DEMONSTRASI.
Cipayung Plus Kalimantan Barat mengutuk tindakan represif yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Kapolda Kalimantan Barat didesak segera mengusut tuntas peristiwa tersebut, mengungkap identitas para pelaku, serta memproses hukum pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aparat penegak hukum harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan mahasiswa dan kehidupan demokrasi.
KEDUA, MENUNTUT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SEGERA MENETAPKAN MITIGASI KARHUTLA YANG KONGKRIT, TERUKUR DAN BERKEPANJUTAN UNTUK MENCEGAH KARHUTLA BERULANG
Cipayung Plus menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menetapkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang konkret, terukur, terencana, dan berkelanjutan.
Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.
KETIGA, MENUNTUT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MENGAMBIL LANGKAH KONGKRIT DALAM KITIGASI CUACA EKSTRIM DAN DAMPAK KRISIS IKLIM KALBAR
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dituntut mengambil langkah nyata dalam menghadapi cuaca ekstrem dan dampak krisis iklim yang mengancam keselamatan masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi warga.
Pemerintah harus memiliki strategi mitigasi berbasis risiko, memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat lemahnya perencanaan dan lambatnya respons pemerintah.
KEEMPAT, MENUNTUT KETUA DPRD KALIMANTAN BARAT MEMBUKA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA TRANSPARAN ANGGARAN RP25,3 MILIAR DAN RP15 MILIAR KEPADA PUBLIK DIBTENGAH EFISIENSI ANGGARAN DAN BENCANA KALBAR
Cipayung Plus Kalimantan Barat menuntut Ketua DPRD Kalimantan Barat memberikan penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban kepada publik terkait anggaran sebesar Rp25,3 miliar dan Rp15 miliar yang menjadi sorotan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai persoalan bencana ekologis di Kalimantan Barat, setiap penggunaan uang rakyat wajib dapat dijelaskan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik berhak mengetahui dasar penganggaran, tujuan penggunaan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat anggaran tersebut. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
KELIMA, MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM MENGUSUT TUNTAS DUGAAN FRAUD BANK KALBAR SECARA TRANSPARAN DAN MENUNTUT GUBERNUR KALBAR SEGERA MENGEVALUASI TATA KELOLA BANK KALBAR
Cipayung Plus Kalimantan Barat mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan fraud di Bank Kalbar dengan mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Penanganan perkara harus dilakukan secara objektif, mengungkap fakta, menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat didesak segera mengevaluasi tata kelola Bank Kalbar untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang efektif, dan perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat.
KEENAM, MENUNTUT PRABOWO DAN ANTEK-ANTEKNYA SEGERA MENETAPKAN KARHUTLA DAN SELURUH BENCANA EKOLOGIS BESAR SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Cipayung Plus Kalimantan Barat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah nasional yang serius terhadap karhutla dan bencana ekologis berskala besar lainnya, termasuk menetapkan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan persyaratan hukum yang berlaku.
Pemerintah pusat tidak boleh membiarkan daerah menghadapi bencana ekologis sendirian. Diperlukan koordinasi nasional, dukungan anggaran yang memadai, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat terdampak.
Bencana ekologis harus ditangani sebagai persoalan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bukan sekadar persoalan musiman.
KETUJUH, MENUNTUT DAN MENDESAK PEMERINTAH PUSAT SEGERA EVALUASI TOTAL PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, TERMASUK MBG, KDMP, DAN SEKOLAH RAKYAT.
Cipayung Plus Kalimantan Barat menuntut dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Evaluasi harus mencakup efektivitas program, ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi anggaran, kualitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Setiap program strategis nasional harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintah wajib membuka ruang pengawasan publik dan melakukan pembenahan apabila ditemukan persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
Cipayung Plus Kalimantan Barat menegaskan bahwa ketujuh tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kami tidak ingin momentum Sumpah Pemuda hanya diperingati melalui seremoni dan pidato tentang persatuan. Persatuan pemuda harus diwujudkan dalam keberanian mengoreksi kebijakan, menuntut keadilan, mengawal transparansi anggaran, serta memastikan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas.
Apabila pernyataan sikap ini diabaikan, tidak mendapatkan tanggapan yang jelas, dan tidak diikuti langkah penyelesaian yang nyata, Cipayung Plus Kalimantan Barat menyatakan siap melakukan konsolidasi akbar dan menggerakkan aksi unjuk rasa secara besar-besaran sebagai bentuk perlawanan konstitusional terhadap ketidakadilan dan pengabaian kepentingan rakyat.
Kami menegaskan, suara mahasiswa bukan gangguan bagi demokrasi. Suara mahasiswa adalah bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai amanat rakyat dan konstitusi.
Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah. Ia adalah janji perjuangan yang harus terus dihidupkan.
TERTANDA CIPAYUNG PLUS KALIMANTAN BARAT HMI | GMKI | GMNI | PMKRI | PMII | IMM | HIKMAHBUDHI | KAMMI
Komentar ditutup.