Gagasankalbar.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Immada Ichsani, menilai program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya dalam membuka akses infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Immada pada Rabu (11/3/2026) berdasarkan hasil kajian yang ia teliti pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Menurutnya, secara konseptual program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.
“Secara konseptual, program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Di banyak tempat program ini terbukti efektif membuka keterisolasian wilayah,” ujarnya.
Meski demikian, penelitian tersebut juga mencatat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih optimal.
Salah satu temuan penelitian adalah adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan infrastruktur jalan di beberapa lokasi. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah faktor di lapangan, seperti kendala teknis, kondisi cuaca, serta proses administratif yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek.
Selain itu, penelitian juga menemukan adanya dinamika dalam skema penganggaran program. Dalam beberapa kasus, keputusan terkait dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya ditetapkan sejak tahap awal perencanaan, melainkan mengalami penyesuaian di tengah pelaksanaan kegiatan. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan program.
“Program seperti TMMD idealnya dirancang melalui perencanaan yang matang sejak awal, termasuk dalam aspek pembiayaan dan koordinasi antar lembaga. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan dapat lebih stabil dan minim kendala administratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pelibatan lembaga legislatif daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan yang melibatkan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik.
Meski terdapat sejumlah catatan, penelitian tersebut tetap menyimpulkan bahwa TMMD memiliki dampak sosial yang positif, terutama dalam memperkuat kedekatan antara aparat TNI dan masyarakat desa serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Catatan ini bukan kritik terhadap programnya, melainkan masukan konstruktif agar koordinasi kelembagaan, perencanaan anggaran, dan partisipasi pemangku kepentingan dapat diperkuat pada pelaksanaan TMMD di masa mendatang,” tutupnya.
