Sabtu 15 Februari 2025, mahasiswa Kalimantan barat dalam nama aliansi bangsa darurat melakukan Aksi bertajuk “BANGSA INI DARURAT”. Dengan koordinator Muhammad najmi Ramadhan sekaligus sebagai presiden mahasiswa universitas tanjungpura dan tergabung juga dalam aksi ini presiden mahasiswa STIKes Yarsi Pontianak yaitu Erma Wahyu Astuti, dalam aksi kali yang dilakukan bem untan, bem STIKes beserta aliansi bangsa darurat membawa isu permasalahan bukannya isu daerah namun juga dengan isu nasional.
Sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah mengeluarkan
berbagai kebijakan yang menuai kontroversi di masyarakat. Salah satu kebijakan terbesar adalah pemotongan anggaran besar-besaran senilai Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2025. Pemangkasan ini diklaim bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan pengalokasian ulang dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya layanan publik esensial di berbagai sektor. Press Release ini akan mengulas dampak dari kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, BMKG dan sosial.
Selain itu, dampak pemotongan anggaran di Kalimantan Barat. Banyak hal yang terdampak dari keputusan presiden Prabowo Dampak Pemotongan Anggaran terhadap beberapa sektor.
1. Sektor Infrastruktur dan Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp81 triliun dengan dalih efisiensi anggran hal ini meninmbulkan berbagai dampak. Dampaknya meliputi : Terhambatnya pembangunan jalan dan jembatan, yang berakibat pada menurunnya konektivitas antar wilayah, Pemangkasan proyek strategis, seperti pembangunan bendungan dan irigasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Terbatasnya perawatan infrastruktur, menyebabkan jalan rusak yang meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat distribusi barang.
2. Sektor Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami pemotongan lebih dari 50%. Dampaknya antara lain: erancamnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang berpotensi menghambat akses pendidikan bagi jutaan siswa miskin. Pemutusan kontrak guru honorer hal ini semakin memperburuk krisis tenaga pengajar di berbagai daerah, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil tanpa terkecuali Kalimantan barat. Dampak lain Berkurangnya dana operasional sekolah, yang menyebabkan terbatasnya fasilitas pembelajaran dan rendahnya kualitas pendidikan.
3. Sektor Kesehatan
Pemotongan sebesar Rp19,6 triliun di Kementerian Kesehatan berdampak pada: Pengurangan subsidi BPJS Kesehatan, yang menyebabkan biaya layanan Kesehatan meningkat. Berkurangnya stok obat-obatan dan alat medis, mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan pasien. Terhambatnya program vaksinasi dan imunisasi, yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.
4. Sektor Sosial
Kementerian Sosial mengalami pemotongan yang berimbas pada: Penundaan dan pengurangan jumlah penerima bantuan sosial* seperti BLT dan PKH. Terhambatnya operasional panti sosial, yang mengancam keberlangsungan bantuan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
5. Sektor BMKG
Pemotongan anggaran BMKG lebih dari 50% berdampak signifikan terhadap kemampuan lembaga ini dalam memantau dan memberikan informasi terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Penurunan anggaran menyebabkan turunnya akurasi prediksi dari 90% menjadi 60%, keterlambatan dalam penyampaian peringatan dini mengenai resiko bencana alam, serta berkurangnya jumlah sensor dan alat pemantauan. Akibatnya, risiko bencana meningkat karena masyarakat di wilayah rawan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk bersiap dan melakukan evakuasi. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah korban serta kerugian akibat bencana alam.
