Gagasankalbar.com – Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pekerja “Pejuang Rupiah” menggelar aksi unjuk rasa damai di bundaran Digulis Pontianak pada Sabtu (20/6/2026). Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk respons tegas terhadap tuntutan kelompok mahasiswa sebelumnya yang mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan efisiensi anggaran.
Berbeda dengan pandangan mahasiswa, kelompok emak-emak ini justru mendesak agar program MBG tetap dipertahankan. Mustika, salah satu peserta aksi, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membasmi para koruptor yang menyalahgunakan anggaran, bukan malah menutup program yang sangat bermanfaat bagi rakyat kecil.
“Kami, para Pejuang Rupiah, memohon agar program MBG tidak ditutup. Silakan basmi korupsinya, tapi MBG harus tetap dilanjutkan. Anak-anak kami sangat terbantu dengan adanya program ini,” ujar Mustika di sela-sela aksi unjuk rasa.
Para peserta aksi memaparkan bagaimana berjalannya program MBG telah memberikan efek domino yang positif. Tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang layak di sekolah, program ini juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para petani lokal di Pontianak.
Anggita, yang juga turut dalam aksi tersebut, menjelaskan bahwa pasokan bahan baku makanan harian diambil langsung dari produsen lokal.
“Program ini sangat mendukung UMKM dari pembuat tempe, tahu, hingga warung sembako. Bahan-bahannya pun diambil dari industri rumahan dan petani lokal, seperti sayur-sayuran dan buah pepaya atau naga,” jelas Anggita.
Lebih lanjut, program ini dinilai berhasil membuka lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap pengangguran di daerah setempat. Bagi para ibu pekerja keras maupun orang tua tunggal (janda), MBG adalah penyelamat karena anak-anak mereka sudah terjamin sarapannya di sekolah saat mereka harus berangkat bekerja di pagi buta.
Terkait adanya wacana untuk menghentikan pembagian makanan dan menggantinya dengan uang tunai, kelompok “Pejuang Rupiah” ini menyuarakan penolakan keras. Mereka trauma dengan rekam jejak penyaluran bantuan langsung tunai di masa lalu.
“Seandainya anggaran itu diuangkan, belum tentu akan sampai ke tangan masyarakat kecil. Kejadian yang sudah-sudah kan begitu. Setidaknya lewat MBG ini anak-anak pasti dapat makanan gratis, pengangguran dapat pekerjaan, dan janda-janda yang bekerja sangat terbantu,” pungkas Mustika.
Aksi yang berlangsung kondusif ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar tidak terburu-buru menghapus program MBG, melainkan memperketat pengawasan agar terhindar dari praktik korupsi.
