Gagasankalbar.com – Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Kalimantan Barat menggelar Diklat Paralegal dan Tata Kelola Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah sebagai upaya memperkuat kapasitas kader dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Hotel 95 Pontianak.
Diklat ini diikuti kader Aisyiyah dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain membekali peserta dengan pengetahuan dasar keparalegalan, pelatihan juga difokuskan pada penguatan tata kelola Posbakum Aisyiyah agar mampu memberikan layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PW Aisyiyah Kalimantan Barat, Hazilina, mengatakan penguatan kapasitas paralegal merupakan bagian dari komitmen Aisyiyah dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan hukum.
“Diklat ini merupakan langkah strategis untuk melahirkan kader-kader paralegal yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Kehadiran Posbakum Aisyiyah diharapkan menjadi wadah pelayanan hukum yang profesional sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak hukumnya,” kata Hazilina.
Menurut dia, Posbakum Aisyiyah tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi hukum sehingga masyarakat semakin memahami mekanisme penyelesaian persoalan hukum secara benar.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyiyah, Ninik Annisa, berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di daerah masing-masing.
“Kami berharap peserta benar-benar memiliki kompetensi sebagai paralegal yang mampu memberikan pendampingan awal, edukasi hukum, serta membantu masyarakat mengakses layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kader paralegal Aisyiyah diharapkan menjadi ujung tombak dalam memperkuat keberadaan Posbakum Aisyiyah sebagai layanan bantuan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama.
Melalui kegiatan tersebut, MHH PW Aisyiyah Kalimantan Barat juga menargetkan terbangunnya jaringan Posbakum Aisyiyah yang semakin kuat di berbagai daerah sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Diklat Paralegal dan Tata Kelola Posbakum Aisyiyah ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyiyah, akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi di bidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
