Gagasankalbar.com – Organisasi kepemudaan PRIMARAYA (Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya) turut ambil bagian dalam Konsolidasi Akbar Mahasiswa Daerah 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Aliansi Organisasi Daerah Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 5 Oktober 2025, bertempat di Aula Asrama Kayong Utara, Pontianak.
Forum ini digelar sebagai wadah diskusi dan kajian mendalam atas berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat, khususnya menyikapi rencana Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Para peserta konsolidasi menilai bahwa rencana pemangkasan TKD sangat berpotensi memperlambat pembangunan daerah, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Dalam forum tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah memaparkan kondisi riil yang masih terjadi, seperti:
- Minimnya pembangunan infrastruktur jalan, masih banyak daerah yang hanya memiliki akses jalan tanah kuning yang sulit dilalui saat musim hujan.
- Keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pelosok, di mana masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan dasar.
- Banjir yang terjadi hampir setiap tahun akibat buruknya sistem drainase dan kerusakan lingkungan.
- Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat.
- Kurangnya transparansi penggunaan dana pembangunan, serta minimnya dana bagi hasil dari pusat ke daerah, meskipun Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menyumbang cukup besar pendapatan negara.
Sebagai catatan, dana transfer ke daerah merupakan bentuk kewajiban fiskal pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, implementasi di lapangan dinilai belum adil, karena daerah penghasil sumber daya justru menerima porsi yang sangat kecil, berkisar hanya 20%.
Pernyataan Sikap Ketua PRIMARAYA, Julianti Pramita
Sebagai Ketua Organisasi Kepemudaan PRIMARAYA, Julianti Pramita menegaskan bahwa keikutsertaan dalam konsolidasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap masa depan pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.
“Kami sebagai generasi muda tidak boleh tinggal diam melihat ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembangunan daerah. Sudah terlalu lama masyarakat di daerah tertinggal dari segi akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Rencana pemangkasan dana transfer pusat ke daerah akan semakin memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui aksi dan audiensi ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk perjuangan kolektif mahasiswa daerah,” ujar Julianti. *(Ewok)
