Gagasankalbar.com – Pengurus Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik yang resmi melaporkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut dilayangkan pada Senin malam, 12 April 2026, oleh Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, bersama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Pelaporan ini dipicu oleh isi ceramah Jusuf Kalla di sebuah rumah ibadah yang dinilai memuat narasi menyesatkan dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V. Wake, menegaskan bahwa sikap yang diambil oleh pimpinan pusat merupakan langkah konstitusional yang tepat guna meredam polemik yang berkembang di ruang publik, khususnya media sosial.
“Kami mendukung penuh sikap Ketua Umum kami. Isi ceramah tersebut sudah mengarah pada hal yang menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan. Langkah hukum ini penting karena pro-kontra yang terus terjadi berpotensi memicu perselisihan antar anak bangsa,” ujar Wake.
Wake juga menyayangkan narasi dalam ceramah tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Kristiani secara utuh. Ia menilai, penyampaian informasi yang tidak lengkap oleh seorang tokoh nasional berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Pengetahuan yang setengah-setengah disampaikan oleh tokoh bangsa itu bahaya. Hal itu bisa menjadi legitimasi bagi masyarakat yang tidak memahami secara utuh ajaran agama kami,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak Jusuf Kalla belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Namun demikian, Pemuda Katolik Komda Kalbar menyampaikan sejumlah harapan untuk meredam situasi:
Tindakan Tegas Kepolisian: Penegak hukum diharapkan segera bertindak secara profesional guna mencegah situasi semakin memanas.
Permohonan Maaf: Jusuf Kalla diharapkan dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas isi ceramah yang dinilai tidak relevan dengan praktik keagamaan umat.
Dialog Antar-Tokoh: Jalur hukum diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi dialog yang lebih konstruktif antar tokoh lintas agama.
“Kami ingin memastikan bahwa toleransi di Indonesia tetap terjaga dengan cara saling menghormati ajaran agama masing-masing tanpa memberikan narasi yang keliru di ruang publik,” tutup Wake.
