Gagasankalbar.com – Koordinator Pusat FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, melontarkan kritik keras terhadap berbagai proyek industri dan hilirisasi yang terus berkembang di Kalimantan Barat namun dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terkait kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Menurut Syarif Falmu, Kalimantan Barat saat ini menjadi salah satu pusat investasi strategis nasional dengan hadirnya berbagai proyek smelter, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan yang tersebar di Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Landak, hingga kabupaten lainnya. Namun, di tengah besarnya investasi tersebut, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan manfaat langsung yang mereka rasakan.
“Kami tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kami juga tidak ingin Kalimantan Barat hanya menjadi tempat pengerukan sumber daya alam sementara masyarakat lokal terus berada di pinggir pembangunan,” tegas Syarif Falmu.
Syarif Falmu menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2025 yang menemukan 364 tenaga kerja asing asal Tiongkok bekerja tanpa dokumen RPTKA yang sah di kawasan industri Ketapang. Temuan tersebut berasal dari PT Shandong Zhengtai Construction Indonesia (SZCI) sebanyak 202 orang dan PT Borneo Alumindo Prima (BAP) sebanyak 162 orang. Bahkan, Imigrasi Ketapang menyebut para pekerja tersebut menggunakan visa yang bukan visa kerja.
“Kasus Ketapang harus menjadi alarm bagi seluruh daerah di Kalimantan Barat. Jangan sampai pengawasan lemah dan akhirnya masyarakat hanya mengetahui persoalan setelah muncul kasus besar. Ini bukan hanya soal dokumen, tetapi soal kedaulatan tenaga kerja dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal,” ujar Syarif Falmu.
Selain Ketapang, Syarif Falmu juga menyoroti berbagai proyek hilirisasi baru yang sedang berkembang di Kalimantan Barat, termasuk kawasan smelter di Kabupaten Kayong Utara dan proyek hilirisasi aluminium di Kabupaten Mempawah.
Di Kayong Utara, pembangunan smelter di Pulau Penebang memang dilaporkan telah menyerap sekitar 70 persen tenaga kerja lokal. Namun menurut Syarif Falmu, angka tersebut harus terus diawasi agar komitmen tersebut tetap terjaga ketika proyek memasuki tahap operasional penuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat.
“Kami mengapresiasi apabila perusahaan benar-benar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tetapi pengawasan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai saat konstruksi masyarakat dilibatkan, namun ketika operasional penuh justru posisi-posisi strategis didominasi tenaga dari luar daerah atau bahkan tenaga asing,” kata Syarif Falmu.
Di Kabupaten Mempawah sendiri, pemerintah dan BUMN terus mendorong pengembangan proyek hilirisasi alumina dan aluminium berskala besar yang menjadi bagian dari program strategis nasional.
Menurut Syarif Falmu, proyek-proyek tersebut harus dibarengi dengan kewajiban yang jelas terhadap perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM lokal.
“Pertanyaannya sederhana. Jika Kalbar menjadi salah satu pusat hilirisasi nasional, mengapa masih banyak anak-anak muda Kalbar yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah mereka tidak kompeten, ataukah memang akses dan kesempatan yang belum diberikan secara maksimal? Ini yang harus dijawab secara terbuka,” tegas Syarif Falmu.
Lebih lanjut, Syarif Falmu menilai pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pengawas ketenagakerjaan perlu membentuk mekanisme pengawasan terpadu terhadap seluruh proyek investasi strategis yang masuk ke Kalimantan Barat.
“Kami tidak ingin menunggu sampai muncul lagi kasus ratusan tenaga kerja asing tanpa izin. Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton di tanah yang kaya raya ini. FOMDA Kalbar siap mengawal, mengkritisi, dan memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar berpihak kepada rakyat Kalimantan Barat,” ujar Syarif Falmu.
Menutup pernyataannya, Syarif Falmu menegaskan bahwa FOMDA Kalbar akan terus mendorong transparansi data tenaga kerja, penguatan kompetensi putra daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di seluruh proyek strategis yang beroperasi di Kalimantan Barat.
“Sudah cukup masyarakat hanya mendengar angka triliunan investasi. Yang ingin dilihat rakyat adalah berapa banyak anak daerah yang bekerja, berapa banyak keluarga yang sejahtera, dan berapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat Kalimantan Barat. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” tutup Syarif Falmu.
