Gagasankalbar.com – Dinamika sosial politik Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu dugaan keterlibatan Gubernur Kalbar dalam kasus korupsi. Isu ini dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di berbagai ruang sosial, mulai dari warung kopi hingga media digital.
Di tengah derasnya opini publik, sekelompok aktivis mahasiswa menggelar diskusi publik bertajuk “Objektivitas Gerakan di Tengah Dinamika Sosial Politik Kalimantan Barat” di Warung Kopi Cogito, Pontianak. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, mahasiswa, dan tokoh muda.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menjaga objektivitas dalam merespons fenomena sosial politik, agar masyarakat tidak mudah terseret arus provokasi dan kepentingan politik sesaat. Para peserta menilai, di era keterbukaan informasi, kemampuan memilah dan memahami isu menjadi kunci untuk mencegah disinformasi.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak tahun 2023, Rizal Amrullah, menegaskan bahwa objektivitas publik penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah isu-isu politik yang berkembang.
“Kita tidak boleh terjebak dalam euforia politik yang sering kali menutupi substansi persoalan. Mahasiswa harus menjadi penyeimbang di tengah hiruk-pikuk opini publik, bukan justru bagian dari polarisasi yang memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Rizal juga mengingatkan pentingnya berpikir kritis dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di ruang publik.
Senada, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak tahun 2024, Muhammad Sher Khan, menekankan bahwa menjaga kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama.
“Kalbar butuh ketenangan sosial agar pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai dinamika politik yang bersifat sementara justru menghambat proses pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa harus berperan sebagai agen kontrol sosial yang objektif dan konstruktif, bukan penyebar narasi provokatif yang dapat menimbulkan kegaduhan.
Diskusi ditutup dengan seruan bersama agar seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan pemuda, memperkuat kolaborasi serta memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat. Para peserta juga menegaskan bahwa stabilitas sosial politik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. *(Ewok)
