Gagasankalbar.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM Untan) bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian sikap terhadap kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan di Kalimantan Barat yang dinilai masih diwarnai ketimpangan, lemahnya pengawasan, serta kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan masyarakat.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 berada di angka 72,09 dan menempati peringkat 31 dari 37 provinsi di Indonesia. Kondisi ini disebut mencerminkan masih lambatnya pembangunan manusia, terutama pada sektor pendidikan, kesejahteraan, dan akses layanan dasar.
Presiden Mahasiswa Untan, Fathir, menyampaikan bahwa masyarakat hingga kini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, rendahnya upah, minimnya perlindungan sosial, hingga akses pendidikan yang belum merata.
“Program-program pemerintah dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi buruh, petani, dan masyarakat kecil di Kalimantan Barat,” ujarnya dalam aksi tersebut.
Dalam sektor ketenagakerjaan, massa aksi menyoroti kondisi buruh harian lepas yang dinilai masih bekerja tanpa kepastian status, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan disebut masih lemah.
Buruh perempuan juga dinilai menjadi kelompok paling rentan, mulai dari persoalan hak cuti haid, potensi diskriminasi, hingga kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang belum tertangani secara optimal.
Selain itu, massa turut menyoroti masih adanya praktik pekerja anak, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, yang dinilai berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga.
Di sektor pendidikan, ketimpangan juga masih terjadi, terutama terkait fasilitas sekolah yang belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik, serta belum meratanya akses pendidikan di wilayah terpencil. Persoalan kesejahteraan dan status guru honorer, khususnya di wilayah 3T, juga menjadi perhatian.
Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya Sekretaris Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan dan Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan, serta Kapolresta Pontianak.
Pihak pemerintah menyampaikan bahwa sejumlah persoalan ketenagakerjaan dan pendidikan masih mengikuti regulasi pemerintah pusat serta memerlukan proses pembahasan lebih lanjut di tingkat daerah. Pemerintah juga menyebut telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja dan bantuan sosial.
Namun, massa aksi menilai tanggapan tersebut masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi tuntutan, khususnya terkait perlindungan buruh perempuan, kepastian hak pekerja, pengawasan perusahaan, serta langkah konkret pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. Di antaranya, penegakan hak buruh harian lepas, audit perusahaan oleh pemerintah daerah, penyesuaian upah sesuai kebutuhan hidup layak, perlindungan perempuan dan anak, serta jaminan akses kerja bagi penyandang disabilitas.
Sementara di sektor pendidikan, massa menuntut realisasi bantuan pendidikan kesetaraan, percepatan pengangkatan dan sertifikasi guru honorer, penguatan fungsi anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, serta evaluasi kebijakan berbasis data agar lebih tepat sasaran.
Massa aksi menegaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan jawaban administratif, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan buruh dan pendidikan di Kalimantan Barat.
