Gagasankalbar.com — Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemenuhan anggaran daerah menjadi salah satu isu yang disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas OSO, Irvan Surya, saat menghadiri pertemuan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia bersama sejumlah perwakilan peserta Future Leaders Summit (FLS) 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Irvan membawa perhatian pada pentingnya kebijakan fiskal yang adil bagi daerah, termasuk bagaimana dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat menunjang pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah.
Sebagai mahasiswa asal Kalimantan Barat sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas OSO, Irvan menilai persoalan DBH perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan mengenai pembagian hasil dan dukungan fiskal harus mempertimbangkan kontribusi daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah daerah.
Ia berpandangan bahwa kemampuan fiskal daerah berpengaruh terhadap keberlangsungan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pembahasan mengenai DBH tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam kebijakan anggaran, tetapi juga dengan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Ketika berbicara tentang pembangunan daerah, kita juga harus melihat kemampuan fiskal yang dimiliki daerah untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena itu, persoalan Dana Bagi Hasil dan pemenuhan anggaran daerah perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Irvan.
Menurutnya, daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan publik dan menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan fiskal yang memadai menjadi salah satu faktor penting agar tanggung jawab tersebut dapat dijalankan secara optimal.
Irvan juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam kebijakan DBH. Ia berharap kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dapat memperhatikan kontribusi daerah sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga manfaat pengelolaan sumber daya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan sampai ke daerah. Karena itu, daerah perlu memiliki dukungan fiskal yang memadai agar dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan DBH, ia menilai ruang komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa penting untuk membuka kesempatan bagi generasi muda menyampaikan pandangan mengenai persoalan pembangunan. Mahasiswa, menurutnya, dapat berperan dalam menghadirkan perspektif daerah ke dalam diskusi yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan data, dialog, dan kepentingan masyarakat.
Kehadiran Irvan dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah pelaksanaan FLS 2026, yang menjadi puncak program Future Leaders Camp (FLC) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Melalui kesempatan tersebut, Irvan berharap isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan daerah, termasuk keadilan pembagian DBH dan kecukupan anggaran daerah, dapat terus menjadi bahan perhatian dan pembahasan di tingkat nasional.
“Harapannya, aspirasi dari daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Komentar ditutup.