Gagasankalbar.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Seruan Aksi Delapan Tuntutan Satu Tujuan: Kalbar Menggugat” pada Kamis (26/2/2026) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Massa aksi memulai titik kumpul dari Universitas Muhammadiyah Pontianak sekitar pukul 15.00 WIB. Dari lokasi tersebut, para mahasiswa berjalan kaki menuju kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat sambil melakukan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan.
Aksi ini merupakan gabungan sejumlah aliansi mahasiswa, yakni ALIANSI KALBAR MENGGUGAT bersama FKBK Kalbar, FOMDA Kalbar, BEM SI Kalbar, BEM NUS Kalbar, BEM SEKA Kalbar, FKMPI, BEM PTMAI Zona II, AMAN Kalbar, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus se-Kalimantan Barat.
Setibanya di lokasi, mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar dan diizinkan masuk ke ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Salah satu peserta aksi, Syariful Hidayatullah, menyampaikan delapan tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Provinsi Kalbar, di antaranya evaluasi total Program MBG, reformasi Polri, pengembalian pendidikan sebagai prioritas utama, kesejahteraan guru, audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Satgas MBG, peningkatan IPM Kalbar, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta percepatan skema wilayah pertambangan rakyat.
Dalam pernyataannya, Syariful menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah dan nasional.
“Delapan tuntutan ini bukan sekadar daftar aspirasi, tetapi suara keresahan masyarakat Kalimantan Barat yang harus segera dijawab oleh pemerintah,” tegas Syariful di hadapan peserta aksi.
Disela-sela penyampaian orasi, Aliansi KALBAR MENGGUGAT juga melakukan doa bersama untuk almarhum Aryanto Tawakal dan Johnson Marhasak (Aktivis dan Pencipta Lagu Darah juga) serta menggaungkan lagu darah juang untuk semangat perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.
“Kami menuntut Pemerintah Provinsi Kalbar serius meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar janji politik,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa gerakan mahasiswa akan terus berlanjut apabila tuntutan tidak mendapat respons yang jelas.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Jika tidak ada tindak lanjut yang konkret, kami siap melakukan eskalasi gerakan yang lebih besar dan masif, baik melalui media maupun turun kembali ke jalan,” katanya.
Mahasiswa berharap DPRD Kalbar dapat menjadi jembatan aspirasi untuk menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Harapan kami sederhana, tuntutan ini didengar, diterima, dan ditindaklanjuti secara nyata demi kemajuan Kalimantan Barat,” tutupnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.
