Gagasankalbar.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kubu Raya melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kubu Raya yang dinilai minim turun ke masyarakat dan lemah dalam penyerapan aspirasi publik. Kritik tersebut disampaikan pada Kamis, 12 Desember 2025, sebagai respons terhadap lemahnya pengawasan pembangunan dan rendahnya intensitas wakil rakyat hadir di lapangan.
Firman, Pengurus HMI Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), menyatakan bahwa DPRD seharusnya aktif menyerap keluhan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya muncul saat momentum politik tertentu.
“DPRD Kubu Raya belum menunjukkan upaya maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banyak keluhan publik tidak tersampaikan karena mereka jarang turun langsung ke lapangan,” tegas Firman.
Ia juga memberikan penilaian rendah terhadap kinerja legislatif sepanjang tahun 2025. “HMI memberikan nilai 20 dari 100 berdasarkan indikator partisipasi publik, respons terhadap aspirasi warga, transparansi anggaran, dan efektivitas pengawasan eksekutif,” ungkapnya.
Kontras dengan Pemda: Bupati–Wakil Bupati Dinilai Sigap dan Konsisten
Sementara itu, HMI justru memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kubu Raya, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, yang dianggap aktif dan konsisten memonitor pembangunan. HMI menilai keduanya menunjukkan komitmen kuat dengan hampir setiap hari turun langsung ke lapangan.
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa yang benar-benar mengawal pembangunan hanyalah Bupati dan Wakil Bupati. Mereka aktif, hampir setiap hari berada di lapangan memastikan pembangunan berjalan,” ujar Firman.
HMI mencatat sejumlah capaian Pemda Kubu Raya yang dianggap nyata dirasakan masyarakat:
Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur hingga pelosok kecamatan.
Penataan ruang publik yang lebih ramah dan estetis.
Pembangunan Gaforaya sebagai ikon baru dengan pedestrian rapi dan menjadi wajah baru Kubu Raya yang lebih asri.
Penertiban kawasan dan perbaikan tata kota yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat.
Menurut Firman, keseriusan Bupati dan Wakil Bupati merupakan contoh keberpihakan pemimpin kepada rakyat. Namun sayangnya, pola ini tidak diikuti DPRD.
“Jangan sampai DPRD hanya menjadi ‘bodyguard petantang-petenteng’ yang ikut rombongan Bupati tanpa kontribusi nyata alias hanya numpang eksis saat Bupati turun lapangan,” kritiknya.
Usulan Penghapusan Pokir dan Tuntutan Reformasi DPRD
Dalam pernyataannya, HMI juga mengusulkan kepada Bupati agar mempertimbangkan penghapusan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menurut mereka, dana tersebut tidak sebanding dengan lemahnya kinerja legislatif selama ini.
Selain itu, HMI menuntut DPRD melakukan reformasi menyeluruh dengan beberapa langkah penting:
Meningkatkan intensitas turun ke masyarakat.
Membuka ruang dialog publik dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“DPRD harus berbenah. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus merosot,” tutup Firman.
