Gagasankalbar.com – Peserta Intermediate Training (Latihan Kader II/LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kubu Raya melaksanakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Rabu (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kaderisasi yang mendorong kader untuk terlibat aktif dalam merespons berbagai persoalan strategis daerah.
Dalam audiensi tersebut, para peserta LK II menyampaikan sejumlah isu penting yang tengah dihadapi Kabupaten Kubu Raya, khususnya di bidang pendidikan, krisis ekologi, dan ketenagakerjaan. Hal ini mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pembangunan manusia, meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif.
Di sektor pendidikan, peserta menyoroti masih tingginya angka putus sekolah serta rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan lanjutan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Selain itu, persoalan krisis ekologi juga menjadi perhatian serius, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Peserta menilai perlu adanya langkah tegas dan sistematis dalam penanganan serta pencegahan bencana ekologis tersebut.
Dalam aspek ketenagakerjaan, peserta LK II menyoroti persoalan upah dan kesejahteraan buruh yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar kehidupan yang layak. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan juga dianggap perlu diperkuat guna melindungi hak-hak pekerja.
Fungsionaris PTKP HMI Cabang Kubu Raya, Bagas Anjaya menyampaikan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan bagian penting dari proses kaderisasi yang tengah berlangsung.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rentetan agenda Intermediate Training yang dilaksanakan selama tujuh hari di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, serta bagian yang tidak terpisahkan dari tema yang diangkat, yakni Peran HMI dalam Menjawab Tantangan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kader HMI harus mampu hadir sebagai agen perubahan yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga aktif memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi antara mahasiswa dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
