PONTIANAK, GAGASANKALBAR.COM – BEM UNTAN bersama Aliansi Bangsa darurat melakukan Aksi ini mengangkat Isu Bencana di Daerah Kalimantan Barat dan Permasalahan Efisiensi Anggaran yang Mengancam Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Sosial di kalimantan Barat di Depan Gedung DPRD Kalimantan Barat. Sabtu, (15/2/24).
Di tengah kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kalimantan Barat saat ini menghadapi bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan meluapnya sungai-sungai utama telah merendam ribuan rumah, mengganggu aktivitas ekonomi, serta memaksa ribuan warga untuk mengungsi.
Dampak dari bencana ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.
Dengan, adanya pengurangan anggaran, upaya penanganan bencana dan bantuan bagi korban banjir berpotensi mengalami kendala, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas respons pemerintah dalam menghadapi krisis kemanusiaan di daerah tersebut.
Dalam Press release aksi menyinggung beberapa instansi yang mengalami pemotongan anggaran terbesar antara lain:
1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pemotongan lebih dari 50% menyebabkan penurunan akurasi informasi cuaca dan bencana.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Pengurangan
sebesar Rp 81 triliun berdampak pada pembangunan infrastruktur nasional.
3. Kementerian Kesehatan: Pemangkasan anggaran sebesar Rp19,6 triliun berpotensi
menghambat program kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Pemotongan lebih dari 50%
mengancam kelangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan operasional
sekolah negeri.
5. Kementerian Sosial: Pengurangan anggaran menghambat distribusi bantuan sosial
bagi kelompok rentan. Kebijakan ini juga berdampak langsung pada Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama mereka yang berada di level menengah ke bawah. Pemotongan anggaran menyebabkan:
1. Penghapusan berbagai tunjangan dan fasilitas kerja.
2. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pelatihan ASN.
3. Pemutusan kontrak bagi pegawai honorer di berbagai instansi.
4. Penurunan anggaran operasional kantor yang berdampak pada efektivitas layanan publik.
Kemudian, Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak Najmi, sangat kecewa dalam aksi tersebut DPRD tidak ada di tempat.
“Kami sangat kecewa dan mengutuk DPRD provinsi kalbar, karena tidak ada satupun di tempat, karena isu bencana di daerah Kalimantan Barat,” Tegasnya.
Ia juga menambahkan dalam demo tersebut bukan hanya membawa isu lokal tetapi juga kebijakan pemerintah pusat dinilai mengancam beberapa instansi di Indonesia.
“Permasalahan Efisiensi Anggaran yang mengancam Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Sosial di kalimantan Barat, yang dimana kita ketahui bahwa kalbar sangat membutuhkan mitigasi bencana yang teratur dan terstruktur agar Masyarakat tidak dirugikan seperti 5 tahun terakhir,” Jelas Najmi.
