Gagasankalbar.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah–‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMA-I) melalui Koordinator Umum Sosial Hukum BEM PTMAI, Muhammad Rizal Amrullah Pada Rabu 10 Desember 2025 menyampaikan keresahan masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, situasi saat ini menunjukkan kecenderungan para elite bergerak demi kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik.
Rizal menilai bahwa perselisihan antara gubernur dan wakil gubernur yang saling melakukan klarifikasi di ruang publik telah menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. “Hari ini gubernur dan wakil gubernur sibuk saling klarifikasi dan mencari validasi siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya rasa masyarakat tidak perlu akan hal ini. Masyarakat tak butuh dramatisasi elite politik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi yang substansial, diskursus politik seharusnya berfokus pada isu-isu masyarakat, bukan konflik personal para pemimpin. “Elite politik seharusnya berbicara tentang apa yang menjadi pembicaraan masyarakat. Hari ini masyarakat berbicara tentang KUHP yang baru, berbicara tentang IPM Kalbar yang rendah, berbicara tentang tingkat pengangguran di Kalbar yang tinggi,” tegasnya.
Rizal menjelaskan bahwa BEM PTMA-I menilai drama politik yang dipertontonkan oleh elite hanya mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan mendesak yang sebenarnya membutuhkan penyelesaian. “Kami sebagai masyarakat tidak mau diperlihatkan dramatisasi elite politik yang bagi kami sangat tidak penting,” tambahnya.
BEM PTMA-I menyerukan agar Pemerintah Provinsi kembali fokus pada agenda pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat terjaga apabila pemimpin daerah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
