Gagasankalbar.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Barat melalui Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan ESDM melayangkan kritik keras terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Kondisi antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, baik di wilayah perkotaan hingga daerah perbatasan, dinilai mencerminkan terganggunya akses masyarakat terhadap energi, khususnya pada momentum mudik Lebaran.
Kepala Bidang LH dan ESDM HMI Badko Kalbar, Abdul Wakhid Syarifudin, menilai persoalan ini tidak sekadar gangguan teknis distribusi, melainkan menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen dan pengawasan.
“Lebaran seharusnya menjadi momen silaturahmi. Namun yang terjadi, masyarakat justru harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre BBM. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi energi di Kalimantan Barat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3).
Ia menambahkan, lonjakan kebutuhan BBM saat periode mudik merupakan kondisi yang terjadi setiap tahun dan seharusnya dapat diantisipasi dengan perencanaan yang matang.
“Jika kondisi ini terus berulang, maka patut dipertanyakan kesiapan dalam perencanaan stok dan distribusi. Dampaknya tidak hanya pada mobilitas, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
HMI Badko Kalbar juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Pertamina (Persero), di antaranya meminta pencopotan General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan serta mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Kalimantan Barat.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan perbaikan tata kelola distribusi energi agar kejadian serupa tidak terus berulang, khususnya pada momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat seperti menjelang Lebaran.
Selain itu, HMI Badko Kalbar juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani persoalan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap stabil.
“Pemerintah daerah perlu hadir secara aktif, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah,” katanya.
Lebih lanjut, HMI Badko Kalbar mendorong Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan dan investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam distribusi BBM.
Mereka menilai, persoalan kelangkaan yang terjadi berulang setiap tahun perlu ditangani secara serius agar tidak terus merugikan masyarakat.
HMI Badko Kalbar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga distribusi BBM kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
