Gagasankalbar.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa Daerah se-Kalimantan Barat menggelar aksi di Kota Pontianak, Selasa (7/10). Massa aksi yang berasal dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat ini mengusung tema “Dari Daerah untuk Daerah”, sebagai bentuk penolakan terhadap renca pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Aksi dimulai sejak siang hari, ketika massa berkumpul di Tugu Digulis Untan. Dengan membawa spanduk berisi seruan keadilan fiskal untuk daerah, para mahasiswa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut pemerintah pusat agar tidak mengurangi alokasi dana TKD yang dianggap vital bagi keberlangsungan pembangunan di daerah.
Salah satu peserta aksi, Julianti Pramita, mahasiswa dari Primaraya, menyampaikan alasan keikutsertaannya dalam aksi tersebut.
“Saya ikut dalam aksi ini karena pemangkasan TKD untuk tahun anggaran 2026 sangat berisiko menghambat pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di 14 kabupaten/kota yang tergabung dalam aliansi ini. Ini bukan sekadar isu anggaran, tapi menyangkut hak masyarakat atas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang layak. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat daerah yang akan paling terdampak oleh kebijakan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Julianti juga menegaskan tuntutan utama aliansi mahasiswa.
“Tuntutan utama kami adalah agar pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan TKD tahun 2026, khususnya pada sektor-sektor vital seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kami meminta adanya komitmen nyata dari pemerintah pusat dan DPR untuk mempertahankan alokasi anggaran yang adil dan proporsional bagi daerah,” tegasnya.
Selain menyuarakan penolakan, massa aksi juga menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada DPRD Kalbar sebagai bentuk aspirasi resmi dari mahasiswa daerah.
Julianti menambahkan harapannya agar aksi damai ini benar-benar didengar oleh pemerintah.
“Harapan saya dalam aksi ini, sebagai mahasiswa perwakilan ORGANDA, adalah agar suara kolektif dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat ini benar-benar didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat. Kami tidak turun ke jalan tanpa alasan, kami membawa aspirasi masyarakat yang akan terdampak langsung oleh pemangkasan TKD, terutama di sektor transportasi, pendidikan, dan layanan publik lainnya,” tutupnya.
Aksi yang berlangsung tertib ini mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu pemangkasan TKD hingga ada kepastian kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan di seluruh daerah Kalimantan Barat.
