Gagasankalbar.com – Persoalan penanganan bencana tidak cukup hanya dibicarakan ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan, keberpihakan kebijakan, transparansi anggaran, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana publik perlu menjadi perhatian bersama.
Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Gelas Rekonsiliasi (GE-RE) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kota Singkawang, Senin (2/11/2026), di Cafe Tepi Sungai, Kota Singkawang.
Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemuda dan Mahasiswa Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana dan Mengawal Transparansi Bantuan Anggaran Penanganan Bencana di Kota Singkawang”, forum ini menjadi ruang dialog kritis yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, kepolisian, organisasi kepemudaan, serta mahasiswa.
Kegiatan tersebut menghadirkan Mokhlis, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, serta Agus Ikhsan, S.E., M.H., anggota DPRD Kota Singkawang, sebagai narasumber.
Sejumlah organisasi dan komunitas turut hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya Himas Akbid, PC PMII, HMI, Pokdar Kamtibmas, KAHMI, BKPRMI, Barisan Pemuda Melayu, OSIS SMKN 1, OSIS SMKN 2, serta OSIM MAN Kota Singkawang.
Diskusi tidak hanya membahas bagaimana pemerintah menangani bencana, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana generasi muda memiliki keberanian untuk mengkritisi kebijakan publik. Selain itu, forum tersebut menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan bencana secara memadai.
Salah satu pertanyaan kritis disampaikan Tia, perwakilan PMII. Ia menyoroti bagaimana membangun daya kritis mahasiswa di tengah berbagai tantangan zaman.
Mahasiswa dinilai tidak seharusnya hanya menjadi kelompok yang hadir dalam kegiatan diskusi. Mereka juga perlu mampu membaca persoalan sosial, memahami kebijakan pemerintah, serta berani menyampaikan kritik berdasarkan data dan kajian.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena daya kritis mahasiswa merupakan salah satu instrumen kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Tanpa tradisi membaca, berdiskusi, meneliti, dan menguji kebijakan, mahasiswa berisiko kehilangan fungsi strategisnya sebagai kekuatan intelektual dan moral masyarakat.
Sementara itu, Rika dari Pokdar Kamtibmas mengangkat persoalan perilaku sebagian anak muda yang cenderung menginginkan segala sesuatu secara instan.
Pertanyaan yang disampaikan menyoroti bagaimana membangun karakter dan kesadaran generasi muda agar tidak hanya berorientasi pada hasil yang cepat, tetapi juga memahami pentingnya proses, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kontribusi nyata bagi lingkungan sosial.
Sorotan lain disampaikan Kholil dari Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tidak adanya keterbukaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Persoalan tersebut kemudian diarahkan pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana DPRD Kota Singkawang menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan anggaran penanganan bencana.
Pertanyaan tersebut penting untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka. Sebab, penanganan bencana merupakan urusan yang menyangkut keselamatan masyarakat dan membutuhkan kesiapan anggaran, bukan sekadar respons ketika keadaan darurat telah terjadi.
Publik perlu mengetahui apakah kebutuhan anggaran penanggulangan bencana telah diperhitungkan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bagaimana transparansi bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana.
Di sinilah fungsi pengawasan DPRD perlu dijalankan. DPRD tidak cukup hanya menyetujui dokumen anggaran, tetapi juga harus memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko bencana.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang, Ihsyan Sutrisno, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa tidak
Komentar ditutup.