GAGASANKALBAR – Ada satu pertanyaan sederhana yang menurut saya penting untuk terus diajukan kepada siapa pun yang memilih jalan aktivisme: sebenarnya kita menjadi aktivis untuk siapa?
Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu mudah. Sebab, dalam perjalanan aktivisme, seseorang bisa saja memulai dengan idealisme yang besar, berbicara tentang rakyat, keadilan, perubahan, dan masa depan bangsa. Namun seiring waktu, perjuangan itu bisa bergeser menjadi urusan posisi, kepentingan pribadi, popularitas, bahkan ambisi politik.
Di titik inilah aktivisme perlu kembali kepada akarnya.
Aktivis bukan manusia yang tidak boleh memikirkan kehidupannya sendiri. Tentu setiap orang punya kebutuhan, keluarga, pekerjaan, dan masa depan. Tetapi ketika seseorang mengaku memperjuangkan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak seharusnya hanya menjadi slogan ketika sedang membutuhkan dukungan.
Pancasila Bukan Sekadar Hafalan
Secara ideologis, aktivisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Pancasila berbicara tentang kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Artinya, perjuangan seorang aktivis seharusnya tidak berhenti pada kepentingan kelompoknya sendiri.
Sila kelima, misalnya, berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini semestinya menjadi pertanyaan bagi aktivis: apakah perjuangan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Kalau aktivisme hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang, sementara masyarakat yang diperjuangkan tetap berada dalam persoalan yang sama, maka kita perlu melakukan evaluasi terhadap gerakan tersebut.
Ideologi seharusnya bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dalam forum. Ideologi harus terlihat dalam sikap.
Berjuang Juga Soal Pertanggungjawaban Moral. Dari sisi teologis, khususnya dalam perspektif Islam, perjuangan sosial memiliki hubungan dengan tanggung jawab moral manusia.
Konsep amar ma’ruf nahi munkar mengajarkan keberanian untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Qur’an juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan, bahkan ketika keadilan tersebut berhadapan dengan kepentingan diri sendiri.
Ini menarik.
Sebab, ujian terbesar seorang aktivis sebenarnya bukan ketika ia melawan orang yang berbeda dengannya. Ujian yang lebih berat adalah ketika ia harus mengkritik sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri.
Di sinilah integritas diuji.
Mudah mengatakan “lawan ketidakadilan” ketika ketidakadilan itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi apakah kita berani mengatakan hal yang sama ketika kepentingan kita sendiri berada di dalam persoalan tersebut?
Sejarah Mengajarkan Bahwa Perubahan Tidak Datang dari Diam
Kalau melihat sejarah Indonesia, kita akan menemukan bahwa perubahan bangsa selalu memiliki orang-orang yang berani menyuarakan gagasan.
Gerakan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan, hingga berbagai gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa anak muda memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa.
Para pemuda pada masa lalu tidak bertanya terlebih dahulu, “Apa keuntungan saya?”
Mereka memiliki kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri: bangsa dan masa depan masyarakat.
Semangat inilah yang menurut saya perlu dirawat kembali.
Aktivisme hari ini memang berbeda dengan aktivisme masa lalu. Kita hidup di era media sosial, informasi cepat, politik digital, dan ekonomi yang semakin kompleks. Tetapi satu hal tidak berubah: masyarakat tetap membutuhkan orang yang berani menyuarakan persoalan mereka.
Aktivis sebagai Agen Perubahan
Dalam teori perubahan sosial, aktivis dapat dipahami sebagai bagian dari agent of change atau agen perubahan.
Artinya, aktivis bukan hanya orang yang pandai mengkritik. Ia harus mampu membaca persoalan, membangun kesadaran, mengorganisasi masyarakat, melakukan advokasi, dan kalau memungkinkan menghadirkan solusi.
Pemikiran Paulo Freire tentang kesadaran kritis juga relevan dalam konteks ini. Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek yang menerima keadaan, tetapi perlu didorong untuk memahami realitas sosial dan memiliki kemampuan untuk mengubahnya.
Karena itu, aktivisme membutuhkan pengetahuan.
Berani saja tidak cukup.
Aktivis perlu membaca, berdiskusi, melakukan riset, memahami hukum, memahami politik, memahami kondisi masyarakat, dan mampu membedakan antara fakta dengan opini.
Kalau tidak, aktivisme mudah berubah menjadi sekadar reaksi emosional.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Tangga
Ada satu hal yang menurut saya perlu dikritik secara terbuka: ketika rakyat hanya dijadikan tangga untuk mencapai kepentingan tertentu.
Ketika membutuhkan dukungan, rakyat disebut sebagai “pemilik kedaulatan”. Ketika membutuhkan massa, suara rakyat dicari. Tetapi setelah kepentingan tercapai, suara rakyat justru dilupakan.
Kalau seperti ini, aktivisme kehilangan ruhnya.
Rakyat bukan alat.
Rakyat bukan sekadar angka dalam demonstrasi, jumlah massa dalam sebuah organisasi, atau suara yang digunakan untuk mendapatkan posisi.
Rakyat adalah alasan mengapa perjuangan itu seharusnya dilakukan.
Memikirkan Diri Sendiri Tidak Salah
Namun, kita juga harus realistis.
Aktivis tetap manusia. Ia membutuhkan pekerjaan, penghasilan, pendidikan, keluarga, dan masa depan. Tidak adil juga jika aktivis dituntut mengorbankan seluruh kehidupannya tanpa memikirkan kesejahteraan dirinya.
Yang menjadi masalah bukan memikirkan nasib sendiri, tetapi ketika nasib sendiri menjadi satu-satunya tujuan perjuangan.
Ada perbedaan besar antara keduanya.
Seorang aktivis boleh menjadi profesional, pengusaha, akademisi, politisi, birokrat, atau pemimpin organisasi. Bahkan tidak ada yang salah jika aktivis kemudian mendapatkan posisi strategis.
Yang penting adalah bagaimana posisi tersebut digunakan.
Apakah jabatan menjadi tempat untuk melayani atau justru menjadi tempat untuk menguasai?
Apakah kekuasaan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik atau hanya untuk memperbesar kepentingan kelompok?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus terus dijaga.
Dari Kritik Menuju Solusi
Aktivisme juga tidak boleh berhenti pada kritik.
Mengkritik pemerintah, pejabat, organisasi, atau kebijakan memang penting. Demokrasi membutuhkan kritik. Tetapi kritik yang baik seharusnya membawa masyarakat menuju sesuatu yang lebih baik.
Karena itu, aktivis perlu mulai membangun tradisi baru: kritik berbasis data, gerakan berbasis kajian, dan perjuangan yang menawarkan solusi.
Jangan hanya mengatakan, “Kebijakan ini salah.”
Tanyakan juga:
Apa masalahnya?
Apa datanya?
Siapa yang terdampak?
Mengapa kebijakan itu bermasalah?
Apa alternatif solusinya?
Di situlah aktivisme menjadi lebih dewasa.
Pada Akhirnya, Aktivisme adalah Soal Keberpihakan
Pada akhirnya, menjadi aktivis bukan soal siapa yang paling sering berbicara, siapa yang paling keras berteriak, atau siapa yang paling banyak tampil di media sosial.
Aktivisme adalah soal keberpihakan.
Keberpihakan kepada keadilan.
Keberpihakan kepada kemanusiaan.
Keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan suara.
Dan keberpihakan kepada masa depan bangsa.
Kita boleh memiliki cita-cita pribadi. Kita boleh mengejar kehidupan yang lebih baik. Kita boleh memiliki ambisi.
Tetapi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa kepada orang-orang yang dulu menjadi alasan kita memulai perjuangan.
Sebab aktivis sejati bukan orang yang tidak memiliki kepentingan pribadi. Aktivis sejati adalah orang yang mampu menempatkan kepentingan pribadi di bawah nilai perjuangan ketika kepentingan masyarakat membutuhkan keberpihakannya.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar.
Yang sering kita butuhkan adalah orang yang tetap memiliki integritas ketika memiliki kekuasaan, tetap memiliki keberanian ketika memiliki kepentingan, dan tetap mengingat rakyat ketika dirinya sudah berada di tempat yang lebih tinggi.
Mungkin di situlah makna sebenarnya dari menjadi aktivis: bukan sekadar bersuara untuk bangsa, tetapi memastikan suara itu tetap berpihak kepada bangsa ketika tidak ada lagi kepentingan pribadi yang harus diperjuangkan.
Penulis: Suhedi/bunghedi99
Komentar ditutup.