Gagasankalbar.com – Pontianak, 18 Februari 2026. Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Kebijakan Publik Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat secara resmi merilis evaluasi berbasis data atas satu tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. PKC PMII menilai terdapat jurang lebar (gap) antara realisasi anggaran dengan output yang dirasakan masyarakat di sektor pelayanan dasar.
Sahabat Samsul, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Kalbar, menegaskan bahwa jargon kemajuan yang didengungkan Pemerintah Provinsi berbanding terbalik dengan angka-angka stagnasi di lapangan.
I. Sektor Pendidikan: Disparitas Mutu dan Paradox Digitalisasi
Data hasil advokasi PKC PMII menunjukkan bahwa janji pemerataan pendidikan masih bersifat semu:
• Infrastruktur Marginal: Dari target renovasi sekolah di wilayah perbatasan, realisasi fisik dalam setahun terakhir dinilai belum menyentuh angka 30%. Hal ini berimplikasi pada rendahnya daya serap siswa di wilayah marginal.
• Paradoks Digitalisasi: Pengadaan ribuan perangkat digital sekolah tidak dibarengi dengan rasio elektrifikasi dan jaringan internet yang memadai. Berdasarkan pemantauan kami, lebih dari 40% bantuan perangkat digital di daerah 3T tidak dapat dioperasikan secara optimal, yang merupakan indikasi kuat inefisiensi anggaran.
• Nasib Guru Honorer: Janji penyesuaian insentif sesuai Upah Minimum belum terealisasi secara menyeluruh. Ribuan guru honorer masih menerima upah di bawah standar kelayakan hidup tanpa perlindungan regulasi yang mengikat.
II. Sektor Kesehatan: Kegagalan Reformasi Pelayanan Primer
Di sektor kesehatan, janji “Kalbar Sehat” terbentur pada realitas distribusi sumber daya manusia dan sarana:
• Maldistribusi Tenaga Medis: Rasio dokter spesialis di Kalimantan Barat masih terpusat di Kota Pontianak (lebih dari 60%). Pemprov gagal memenuhi janji penempatan minimal satu spesialis kunci di setiap RSUD Kabupaten melalui skema insentif daerah.
• Stunting dan Ketahanan Gizi: Meskipun anggaran stunting dialokasikan dalam jumlah besar, penurunan prevalensi stunting di beberapa kabupaten kantong kemiskinan masih di bawah target tahunan. PKC PMII menemukan bahwa serapan anggaran lebih banyak habis untuk biaya operasional birokrasi daripada intervensi gizi langsung.
• Aksesibilitas Masyarakat Miskin: Keluhan terkait rujukan BPJS dan ketersediaan obat di puskesmas pelosok masih mencatat angka yang tinggi dalam laporan advokasi warga.
“Kami menyodorkan data ini agar Pemerintah Provinsi berhenti melakukan pengalihan isu melalui seremoni-seremoni yang tidak perlu. Satu tahun menjabat, indeks kepuasan rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah pelosok justru stagnan. Jika Gubernur tidak mampu memaksa OPD-nya bekerja sesuai janji kampanye, maka kepemimpinan ini sedang berjalan menuju kegagalan struktural,” tegas Sahabat Samsul.
TUNTUTAN KERAS PKC PMII KALBAR:
1. Buka Data Capaian Janji Kampanye: Kami menuntut Pemerintah Provinsi mempublikasikan Dashboard Capaian Janji Politik secara real-time agar bisa diakses publik.
2. Evaluasi Total Kepala Dinas: Segera copot pimpinan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang gagal memenuhi target capaian tahun pertama.
3. Audit Anggaran Pelayanan Dasar: Mendesak lembaga pemeriksa untuk mengaudit efektivitas anggaran pendidikan dan kesehatan yang tidak berkorelasi dengan peningkatan layanan di akar rumput.
PKC PMII Kalimantan Barat melalui Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Kebijakan Publik menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan ini dengan fungsi kontrol yang ketat. Jika pola kepemimpinan tetap bersifat stagnan, maka eskalasi gerakan advokasi dan konsolidasi massa akan menjadi langkah niscaya demi menyelamatkan hak-hak rakyat Kalimantan Barat.
