Gagasankalbar.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah XIV Kalimantan Barat menyoroti kembali terjadinya kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian panjang di hampir seluruh SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Peristiwa yang terus berulang ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM di Kalimantan Barat belum diselesaikan secara serius dan menyeluruh.
Koordinator Wilayah XIV PP GMKI Kalimantan Barat, Steper Vijaye, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi BBM. Kelangkaan yang berulang bukan sekadar menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari.
“Setiap kali BBM langka, rakyat dipaksa mengantri berjam-jam. Namun ketika kondisi kembali normal, akar persoalannya seolah dilupakan. Siklus ini terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata. Pertamina tidak boleh hanya fokus mengatasi kepanikan sesaat, tetapi harus menuntaskan sumber persoalannya,” tegas Steper.
GMKI Kalimantan Barat mendesak Pertamina melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi BBM di Kalimantan Barat serta memperkuat pengawasan di setiap SPBU. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan distribusi atau praktik yang melanggar ketentuan, maka harus ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, GMKI meminta Pertamina segera mempertimbangkan penerapan sistem barcode bagi kendaraan roda dua, khususnya di daerah yang berulang kali mengalami antrean panjang seperti Kalimantan Barat.
“Sistem barcode bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memastikan distribusi BBM lebih tertib, tepat sasaran, dan meminimalkan penyalahgunaan oleh kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian secara tidak wajar. Teknologi harus dimanfaatkan untuk melindungi hak masyarakat, bukan hanya menjadi wacana.”
GMKI juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (panic buying). Kepanikan hanya akan memperburuk kondisi di lapangan dan memperpanjang antrian.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta tidak ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Situasi ini harus dihadapi dengan kepala dingin.”
Lebih lanjut, GMKI menilai bahwa pengawasan distribusi BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina dan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Setelah kondisi kembali normal, GMKI mengajak masyarakat menjadi pengawas sosial dengan melaporkan apabila terdapat dugaan praktik pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau kendaraan berbeda yang digunakan untuk memperoleh BBM secara tidak wajar, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan hanya ramai saat BBM langka. Ketika distribusi kembali normal, masyarakat juga harus berani menjadi pengawas. Jika melihat dugaan penyalahgunaan distribusi BBM atau antrean berulang yang tidak wajar, laporkan kepada pengelola SPBU maupun pihak berwenang. Pengawasan publik adalah bagian dari menjaga hak seluruh masyarakat atas distribusi BBM yang adil.”
GMKI Kalimantan Barat menegaskan bahwa persoalan BBM tidak boleh terus menjadi krisis musiman. Pertamina harus hadir dengan kebijakan yang lebih tegas, transparan, dan berbasis teknologi agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran. Masyarakat Kalimantan Barat berhak memperoleh kepastian ketersediaan BBM tanpa harus terus-menerus dihadapkan pada antrean panjang akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola distribusi.
