Gagasankalbar.com – Program KREASI Ketapang menggelar kegiatan Dialog Panel Advokasi Regulasi Perlindungan Anak tingkat Kabupaten Ketapang pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mendorong penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan.
Dialog panel ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat, praktisi pendidikan, hingga tokoh Muhammadiyah. Fokus utama kegiatan adalah memastikan praktik pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak anak.
Project Koordinator Program KREASI Ketapang Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, Santoso Setio, menyampaikan bahwa program KREASI di Kabupaten Ketapang saat ini telah melakukan intervensi di tiga kecamatan, yakni Delta Pawan, Benua Kayong, dan Matan Hilir Selatan.
“Di Ketapang, kami mengintervensi tiga kecamatan: Delta Pawan, Benua Kayong, dan Matan Hilir Selatan. Kami ingin memastikan dampak program ini tidak hanya di kota, tapi menjangkau 20 kecamatan lainnya di Ketapang,” ujar Santoso.
Ia menjelaskan, hingga saat ini KREASI Ketapang telah melaksanakan 106 kegiatan dengan capaian sasaran sebanyak 3.861 murid serta melatih sekitar 555 guru. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi dunia pendidikan di Ketapang.
“Kami berharap, ketika program ini berakhir di tahun 2028, praktik-praktik baik yang telah dibangun dapat dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Irwan Akib, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, melainkan hasil kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Saat ini kita menghadapi fenomena miris; ada siswa yang memukuli gurunya, atau sebaliknya, guru yang dipolisikan orang tua karena memberikan hukuman disiplin yang wajar. Ini menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan pendidikan,” tegas Irwan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurutnya, pendidikan harus terbuka terhadap perbedaan suku dan agama serta tidak semata-mata berorientasi pada capaian akademik.
“Kita harus membangun pendidikan yang inklusif, terbuka bagi perbedaan suku dan agama, serta mengedepankan nilai kemanusiaan. Karakter adalah kunci. Jangan sampai nilai akademik tinggi tapi karakternya kosong. Pendidikan harus menyentuh otak, hati, dan raga,” pungkasnya.
Melalui dialog panel ini, KREASI Ketapang berharap dapat mendorong lahirnya regulasi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.
