GAGASANKALBAR.COM –
Pontianak – Lebih dari 100 pelajar dan orang tua menggelar aksi unjuk rasa di SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (3/2) pagi lalu. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam proses pendaftaran peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNPB) 2025.
Kesalahan terjadi pada tahap pengisian data nilai rapor siswa melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang menjadi bagian penting dalam seleksi SNPB. Berdasarkan jadwal resmi, sekolah seharusnya sudah melakukan pengisian PDSS sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025.
Namun, akibat kelalaian dalam entri data, sebanyak 113 pelajar kelas XII terbaik dari SMAN 1 Mempawah hampir dipastikan gagal mengikuti seleksi tersebut.
Kesalahan ini menimbulkan kekecewaan besar bagi siswa dan orang tua, mengingat SNPB merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang sangat bergengsi. Mereka meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian yang berdampak pada masa depan pendidikan para siswa.
Menanggapi polemik ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, turut memberikan pernyataan.
Ia mengakui bahwa kesalahan ini bisa terjadi di banyak sekolah akibat human error, tetapi tetap menyoroti pentingnya mitigasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar kejadian serupa bisa dicegah.
“Seharusnya ada antisipasi atau mitigasi yang dilakukan Kemendikbudristek. Jadi bisa ada peringatan awal secara sistem terhadap data yang belum lengkap, sehingga sekolah memiliki kesempatan untuk memperbaikinya sebelum sistem ditutup,” ujar Harisson dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2/25).
Sebagai langkah konkret, Harisson menyatakan bahwa dirinya telah melayangkan surat kepada Menteri Pendidikan agar sistem PDSS dapat dibuka kembali.
Dengan demikian, siswa SMAN 1 Mempawah masih memiliki peluang untuk mengikuti SNPB 2025.
Selain itu, Harisson juga telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar serta Kepala Sekolah SMAN 1 Mempawah untuk segera berangkat ke Kemendikbudristek guna membahas permasalahan ini secara langsung.
