Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) telah mengeluarkan aturan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg, yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Berdasarkan aturan ini, pengecer tidak lagi diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg, dan jual-beli gas LPG 3 kg kini hanya bisa dilakuka n di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Pengecer yang ingin menjadi subpenyalur resmi diwajibkan mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Aturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa subsidi gas LPG 3 kg diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menghindari penyalahgunaan distribusi.
Namun, kebijakan ini tidak luput dari dampak negatif yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Beberapa dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain:
1. Kelangkaan Gas LPG 3 kg : Masyarakat harus membeli gas melon hanya di pangkalan resmi, menyebabkan kelangkaan di tingkat pengecer.
2. Biaya Tambahan Transportasi : Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ketika membeli gas LPG 3 kg di pangkalan resmi.
3. Kesulitan Pengecer : Pengecer yang sebelumnya menjual gas LPG 3 kg kini menghadapi kesulitan mendapatkan gas untuk usaha mereka. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpaksa beralih menggunakan gas non-subsidi yang lebih mahal.
Dilansir dari Kompas.com, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa kebijakan Kemen ESDM menjadi penyebab utama kelangkaan elpiji 3 kg. “Melarang elpiji 3 kg dijual pengecer sehingga terjadi kelangkaan. Rakyat yang terbiasa beli di warung-warung biasa itu menunggu di pangkalan,” ujarnya.
Menanggapi dampak yang terjadi, pada Selasa, 4 Februari 2025, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan kembali berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.
“Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. Tetapi, sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” jelas Dasco.
