Gagasankalbar.com – Isu mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap pekerja seks komersial (PSK) kembali mencuat dan memicu perdebatan hangat di ruang publik. Diskursus ini mengemuka setelah meningkatnya laporan aktivitas prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kemudian memantik respons dari berbagai kalangan, termasuk tokoh hukum ternama Hotman Paris Hutapea.
Dalam unggahan video di akun Instagram resminya, Hotman Paris menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum perpajakan, penghasilan dari PSK tetap sah dikenakan pajak. “Apakah dikenakan pajak untuk PSK? Jawabannya adalah yes. Menurut sistem hukum pajak di mana pun, termasuk di Indonesia, pajak dipungut dari setiap jenis income, baik halal maupun tidak halal,” ujar Hotman.
Pernyataan tersebut sontak memicu gelombang diskusi di media sosial. Sebagian warganet terkejut, namun tidak sedikit pula yang mulai memahami bahwa sistem perpajakan berfokus pada objek pajak—yakni penghasilan—tanpa mempertimbangkan moralitas atau legalitas sumbernya.
Hotman juga menambahkan bahwa penghasilan dari aktivitas ilegal seperti perjudian pun tetap menjadi objek pajak jika terdeteksi oleh otoritas. Ia bahkan menyampaikan peringatan kepada para pengguna jasa PSK agar berhati-hati, karena nama mereka berpotensi tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) milik PSK yang melaporkan penghasilannya secara resmi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mekar Satria Utama pernah menyatakan bahwa secara teori, penghasilan dari prostitusi dapat dikenakan pajak apabila dapat dibuktikan sebagai pendapatan yang sah. Pernyataan ini disampaikan oleh DJP sejak tahun 2015, menegaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak mengecualikan sumber penghasilan selama memenuhi syarat sebagai objek pajak.
“Pajak prostitusi itu bisa ditarik, ranah perjudian misalnya, itu juga bisa ditarik. Karena dari Undang-Undang perpajakan yang dikenakan sebagai pajak itu akan dilihat dulu apakah ada subjeknya atau objeknya. Nah subjeknya itu apakah orang atau perusahaan?” kata Mekar Satria Utama di Jakarta, 16 Desember 2015. Dilansir Suara.com (08/08/25).
Wacana ini menimbulkan beragam respons. Sebagian publik menilai, bahwa semua jenis penghasilan harus dikenai pajak demi keadilan fiskal—tanpa memandang asalnya. Namun, di sisi lain, ada yang menolak ide ini karena khawatir pengenaan pajak bisa dianggap sebagai bentuk legalisasi terhadap prostitusi yang tidak diakui dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
