Menu ✖

Breaking News

Pontianak

Pontianak Berlakukan Jam Malam Anak Mulai Juni 2025, Ini Isi Lengkap Aturan dan Sanksinya

badge-check

Pontianak Berlakukan Jam Malam Anak Mulai Juni 2025, Ini Isi Lengkap Aturan dan SanksinyaPerbesar

Gagasankalbar.com – Pemerintah Kota Pontianak resmi menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Malam Anak, sebagai langkah preventif dalam melindungi anak-anak dari potensi kenakalan remaja dan kejahatan malam. Aturan ini mulai diberlakukan pada Juni 2025.

Dalam Pasal 2 Perwa ini dijelaskan bahwa:

“Setiap anak dilarang berada di luar rumah pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB waktu setempat.”

Namun, aturan ini tidak berlaku mutlak tanpa pengecualian. Dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa anak masih diperbolehkan keluar rumah pada jam tersebut dalam keadaan tertentu, antara lain:

  • Mengalami keadaan darurat;

  • Mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, atau pendidikan yang diselenggarakan lembaga resmi;

  • Didampingi oleh orang tua atau wali;

  • Dalam perjalanan dari atau menuju tempat kerja (bagi anak yang telah bekerja secara sah).

Wali Kota Pontianak menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk perhatian serius terhadap keselamatan anak:

“Pemberlakuan jam malam ini bukan untuk membatasi hak anak, tetapi untuk menjamin keselamatan dan masa depan mereka. Banyak kasus anak-anak yang terlibat pergaulan bebas, tawuran, hingga menjadi korban kejahatan di malam hari,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Terkait penegakan aturan, Pasal 7 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama pihak kelurahan, RT/RW, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bertugas melakukan pengawasan dan penindakan secara humanis.

Adapun sanksi bagi anak yang melanggar ketentuan ini bersifat edukatif dan pembinaan. Menurut Pasal 10:

“Anak yang melanggar ketentuan jam malam akan dilakukan pendataan, diberikan pembinaan, dan orang tua/walinya akan dipanggil untuk diberikan edukasi.”

Pemkot Pontianak berharap aturan ini dapat mendorong partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Masyarakat pun diminta untuk tidak melihat kebijakan ini semata-mata sebagai pembatasan, melainkan sebagai perlindungan dan penguatan nilai-nilai moral dan sosial di kalangan generasi muda.

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Delapan WNA Malaysia Diduga Dieksploitasi, LBH HWCI Minta TPPO Diusut

18 Nov 2026 - 01:04 WIB

Delapan WNA Malaysia Diduga Dieksploitasi, LBH HWCI Minta TPPO Diusut

Polresta Pontianak Pastikan Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Asrama Sekolah Rakyat

4 Nov 2026 - 02:36 WIB

Polresta Pontianak Pastikan Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Asrama Sekolah Rakyat

Orang Tua Korban Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Pontianak Tempuh Jalur Hukum, Soroti Kelalaian Penanggung Jawab

4 Nov 2026 - 00:55 WIB

Orang Tua Korban Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Pontianak Tempuh Jalur Hukum, Soroti Kelalaian Penanggung Jawab

GMKI Soroti Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, Desak Pemerintah Bertanggung Jawab

2 Nov 2026 - 00:16 WIB

GMKI Soroti Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, Desak Pemerintah Bertanggung Jawab

Kuasa Hukum Soroti Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah Rakyat Pontianak

31 Okt 2026 - 04:00 WIB

Kuasa Hukum Soroti Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah Rakyat Pontianak
Trending di Pontianak