Gagasankalbar.com — Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat (PWPM Kalbar) Ajie Kurniawan, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Sampang yang menolak pelaksanaan puncak peringatan Milad ke-113 Muhammadiyah di pendopo Trunojoyo milik daerah.
Peristiwa tersebut dinilai menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah lama dan konsisten berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Muhammadiyah adalah ormas yang sejak awal berdiri konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Sangat disayangkan jika pemerintah daerah justru tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara adil,” tegas Ajie, Kamis (18/12/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya bersikap inklusif dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, terlebih terhadap kegiatan keagamaan dan sosial yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah mestinya hadir sebagai pengayom seluruh elemen masyarakat, bukan sebaliknya. Penolakan seperti ini berpotensi melukai rasa keadilan dan semangat kebersamaan,” ujarnya.
PWPM Kalbar lanjut ajie, juga menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh menjadi preseden buruk bagi daerah lain.
Ia berharap seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, dapat menjaga ruang kebersamaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh organisasi kemasyarakatan.
“Kami berharap peristiwa serupa tidak terjadi di daerah lain, khususnya di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah harus menjamin ruang kebersamaan dan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan,” tambahnya.
Ia menegaskan, Pemuda Muhammadiyah Kalbar akan terus berkomitmen mendorong dialog, toleransi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang secara mendadak menolak memberikan izin penggunaan Pendopo Trunojoyo sebagai lokasi acara puncak, Selasa (16/12/2025).
Keputusan penolakan tersebut disampaikan hanya sehari sebelum pelaksanaan agenda puncak Milad. Padahal sebelumnya, pendopo resmi milik pemerintah daerah itu telah direncanakan sebagai pusat kegiatan dan dijadwalkan akan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang, M. Soleh, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Pemkab Sampang yang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan disampaikan secara tiba-tiba. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur perizinan telah dipenuhi jauh hari sebelum hari pelaksanaan.
“Kami sudah mengajukan izin dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan Pemkab. Sampai H-3 tidak ada persoalan. Namun secara tiba-tiba kami dipanggil dan diberi tahu bahwa pendopo tidak bisa digunakan,” ujar Soleh, Senin (15/12/2025).
