Gagasankalbar.com – Jakarta, 31 Maret 2026 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti peningkatan signifikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang hampir empat pekan pertamaMaret 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Titik panas (hotspot) teridentifikasi sebanyak 11.189 titik dengan tingkat kepercayaantinggi, sedang dan rendah. Sebanyak 1.351 titik berada di dalamkonsesi dan sekitar konsesi 15 perusahaan. Dengan rincian 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan sawit; 285 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan PBPH; dan 367 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan tambang.
Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: PT. LimpahSejahtera (Kalimantan Barat), PT. Lestari Alam Raya (Kalimantan), PT. Meskom Agro Sarimas (Riau), PT. Sumatra Unggul Makmur (Kalimantan/Perbatasan), PT. Trisetya Usaha Mandiri 2 (Kalimantan), PT Sekato Pratama Makmur (Riau), PT Bhatara Alam Lestari (Kalimantan Barat), PT Arara Abadi (Riau), PT Wira Karya Sakti (Jambi), PT Grace Putri Perdana (Kalimantan), Kaltim Prima Coal (KPC), Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung. Bahkan Perusahaan PT. Limpah Sejahtera, PT. Meskom AgroSarimas, PT. Sumatra Unggul Makmur, PT Sekato Pratama Makmur, PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi dan PT Wira Karya Sakti berulang kali terdapat titik api ataupunterbakar tiap tahunnya.
“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanyakemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukumterhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan. Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebabfenomena iklim El Niño ekstrem yang sering disebut sebagai“Godzilla” diperkirakan akan menyebabkan peningkatan suhuyang signifikan di Indonesia dan berbagai wilayah dunia dalambeberapa bulan ke depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa kondisi ini akan terjadibersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musimkemarau. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakanakan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebihlama, bahkan hingga Oktober 2026,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI.
Kondisi ini akan lebih parah jika menyandingkan dengananggaran penanganan yang tersedia di 2026. Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di tahun 2026 hanya sebesar4,63 Triliun dan pagu anggaran BNPB hanya 491 miliar. Sedangkan biaya penanganan karhutla, salah satunya denganmodifikasi cuaca, menghabiskan anggaran sebesar 3 triliununtuk karhutla 2019 dan 1,3 triliun untuk karhutla 2020.
“Tentunya ini akan menjadi bayang-bayang buruk, tidakmenutup kemungkinan dampak karhutla bisa sebesar 2015 lalu. Karhutla 2015 biaya penanganan yang dikeluarkan hanya 500 miliar tetapi dampaknya sangat buruk dan meluas. Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran memang mempengaruhicukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akarpersoalaannya. Disini lah tuntutan untuk menangihpertanggungjawabab korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya,”tambah Uli.
Provinsi Riau kembali menjadi episentrum krisis dengan jumlahtitik panas tertinggi, terutama di wilayah pesisir timur dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini mempertegas kegagalan perlindunganekosistem gambut yang selama ini terus dikonversi untukkepentingan industri.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyebut hasil analisis spasial WALHI Riau melalui satelitAqua dan Terra dengan tingkat kepercayaan di atas 80% menunjukkan sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 tercatat271 hotspot yang tersebar di 8 dari 12 kabupaten di ProvinsiRiau. Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasanlahan gambut. Kondisi ini setidaknya memperlihatkan kepadapublik atas tiga persoalan. Pertama, kegagalan Pemda Riau mengimplementasikan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentangPedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Kedua, ketidakmampuan Pemerintah menetapkan korporasi sebagaitersangka karhutla. Ketiga potensi mengulangi kegagalanPemerintah memastikan restorasi ekosistem gambut, khususnyadi areal izin korporasi.
“Pemerintah saat ini hanya bertindak cepat saat upayapemadaman, namun tidak melakukan perbaikan pada akarpersoalan kenapa karhutla selalu berulang setiap tahunnya. Data kami menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu. Lebihparahnya titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol. Hal ini seharusnya menjadi momentum Pemerintah melakukanevaluasi perizinan secara menyeluruh hingga mencabutkorporasi yang areal kerjanya berulang kali terbakar. Terlebihperusahaan yang memiliki riwayat pelanggaran dan merusaklingkungan hidup,” ujar Eko.
Kalimantan Barat menunjukkan pola yang sama, dengan sebaranluas di wilayah perkebunan skala besar dan hutan produksi. Awal Tahun 2026 Kalimantan Barat mengalami kebakaran hutandan lahan yang begitu dahsyat yang mengakibatkan buruknyakualitas udara yang berdampak bagi kesehatan. Lebih buruknya, dampak karhutla bahkan menyebabkan satu orang mengalamikematian di Desa Galang Mempawah Kalimantan Barat. Analisa spasial WALHI Kalimantan Barat menggunakan satelitTerra/Aqua menemukan sebanyak 679 titik hotspot sepanjangJanuari-Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedangyang tersebar diluar dan didalam konsesi. Kondisi inimengindikasikan bahwa adanya kerusakan terhadap tata kelolalahan di Kalimantan Barat yang dipicu oleh praktik pengelolaanlahan dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama.
Sri Hartini Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat menegaskan bahwa keberulangan karhutla di konsesi korporasiadalah bukti nyata bahwa ini merupakan kejahatan ekologisyang terstruktur, bukan sekedar faktor iklim.
“Pertama, sebaran titik hotspot yang berada di konsesi sawitdan HTI (seperti PT Limpah Sejahtera dan PT Bhatara Alam Lestari) menunjukan betapa buruknya tata kelola lahanperusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan secarasengaja melakukan pembukaan Ekosistem Gambut denganmelakukan pembuatan kanal-kanal drainase yang menyebabkangambut menjadi rusak dan kehilangan fungsi. Kedua, Pola Kebakaran yang terencana, Analisis overlay menunjukkan titikapi tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi Fenomena El Nino hanyalah pemicu, namunkondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasiadalah pemicu utamanya. Ketiga, WALHI Kalbar mendesakPemerintah berhenti menggunakan alasan cuaca sebagaipenyebab terjadinya karhutla. Akan tetapi pemerintah harusbelajar dari kesalahan akan keberulangan kebakaran lahan di lokasi yang sama setiap tahun. Ini sekaligus membuktikannegara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindunganterhadap tata kelola lahan,” katanya.
