Gagasankalbar.com — Antrean kendaraan yang biasanya memadati SPBU Nusa Asia Wonodadi dengan nomor registrasi 64.783.27 kini berganti dengan pemandangan papan pengumuman bertuliskan “Pertalite Habis”. Kelangkaan bahan bakar bersubsidi ini diduga kuat sebagai imbas langsung dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu lonjakan permintaan di kalangan masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (12/06), kondisi area pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU yang terletak di kawasan Wonodadi, Kabupaten Kubu Raya ini tampak lengang. Sejumlah pengendara roda dua dan roda empat terpaksa memutar balik kendaraannya dengan raut wajah kecewa setelah petugas mengonfirmasi kekosongan stok.
Kekosongan ini terjadi menyusul adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi, yang membuat sebagian besar masyarakat bermigrasi beralih menggunakan Pertalite. Akibatnya, kuota harian yang dikirimkan ke SPBU tersebut ludes lebih cepat dari waktu biasanya. Sedangkan dari pihak SPBU kini sangat sulit untuk mendapatkan kuota tambahan dari pertamina.
Menanggapi kelangkaan yang mulai meresahkan warga ini, Bupati Sujiwo segera angkat bicara. Dalam pertemuan dengan awak media di kantor Bupati Kubu Raya (12/06), Sujiwo menyatakan bahwa selaku kepala daerah, dirinya harus tunduk pada keputusan hierarki pemerintahan, meskipun imbasnya berat bagi daerah.
“Pertama, saya ingin menyampaikan bahwasanya konsep berbangsa dan bernegara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada keputusan dari pemerintah pusat, sepahit apapun, saya selaku kepala daerah harus saya telan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui secara terbuka bahwa lonjakan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, sangat membebani masyarakat dan memicu efek domino. Kondisi tersebut diperparah dengan stok Pertalite yang menjadi sulit didapatkan di lapangan.
“Terus Pertalite, ya, ini yang jadi persoalan kan langka. Sehingga pada akhirnya orang mau tidak mau, khususnya kelas menengah, ya belinya Pertamax,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berjanji akan terus berupaya mencari jalan keluar dari polemik ini. Bupati meminta warga untuk tidak panik dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Mudah-mudahan dampak ini kami pemerintah bisa mengantisipasi, dan mudah-mudahan badai yang sekarang sedang kita hadapi ini segera berlalu. Harapan saya, masyarakat tetap harus tenang dan semangat, dan segala sesuatu yang kira-kira perlu dikomunikasikan, lebih baik dikomunikasikan dengan pemerintah,” imbau Sujiwo.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang maksimal
“Sehingga kita bisa back up dan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan solusi-solusi kepada rakyat”.
Secara khusus, Bupati juga menyoroti peran sentral PT Pertamina dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas pasokan energi bersubsidi.
“Memang yang paling utama ya Pertamina, untuk bagaimana kelangkaan Pertalite atau kelangkaan bahan bakar yang lainnya itu tidak terjadi,” ucapnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi sistem pendistribusian dan penindakan tegas jika terjadi kecurangan.
“Sampai sistem pendistribusiannya, sampai tentang bagaimana terjadinya penyimpangan, menekan dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, itu aparat penegak hukum”.
Sebagai penutup, Bupati Sujiwo mendesak pihak Pertamina untuk meningkatkan fungsi pengawasannya guna memastikan hak masyarakat atas BBM bersubsidi terpenuhi.
“Pertamina sendiri bagaimana melakukan pengawasan supaya ketika masyarakat ingin mengambil opsi menghindari kenaikan harga Pertamax dengan memilih Pertalite, nah, maka Pertalitenya mesti harusnya tersedia dan ready,” pungkasnya.
