Gagasankalbar.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat menggelar aksi serentak pada Rabu, 3 September 2025. Massa aksi berkumpul di Bundaran Digulis sebagai titik awal, kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyuarakan tuntutan rakyat Kalbar.
Aliansi Mahasiswa Kalbar terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain HMI, IMM, PMII, KAMMI, PMKRI, HIKMABUDHI, BEM SI, BEM UMP, BEM UNU, BEM Yarsi, BEM Poltekes, hingga BEM Polita. Kehadiran mereka menjadi simbol persatuan lintas organisasi mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Dalam aksinya, mereka membacakan 10 poin tuntutan rakyat Kalimantan Barat, di antaranya:
Mendesak Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden terkait pencabutan tunjangan anggota DPR RI.
Mendesak Pemerintah untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU Cipta Kerja dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Mendesak Pemerintah meningkatkan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
Mendesak Pemerintah untuk transparan terhadap perhitungan dan pembagian DBH.
Mendesak Pemerintah memberikan perhatian khusus serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya.
Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Mendesak DPR RI merevisi aturan tentang syarat anggota legislatif.
Mendesak seluruh fraksi memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran dan menciderai hati masyarakat.
Mendesak seluruh fraksi mengedepankan meritokrasi dalam pencalonan anggota dewan.
Mendesak DPRD Provinsi Kalbar untuk melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat serta paripurna.
Muhammad Sher Khan, salah satu perwakilan Aliansi Mahasiswa Kalbar, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi juga bentuk sumbangan pemikiran akademis mahasiswa untuk bangsa.
“Kami berharap kajian akademis kami dapat menjadi sumbangan pikiran agar regulasi pemerintah lebih baik serta menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat,” tegasnya.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan DPR, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Kalbar.
Penulis *(Ewok)
