Gagasankalbar.com — Dinamika politik nasional yang kembali memanas menyusul polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi momentum bagi seluruh elite politik untuk menunjukkan kedewasaan dalam bernegara. Namun, sangat disayangkan apabila ruang publik dan energi politik nasional justru terlalu banyak tersita oleh pertarungan kepentingan elite, sementara berbagai persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dari negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Oky Pramadhani, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Wakil Sekretaris Umum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), yang menilai bahwa stabilitas politik tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kemampuan elite mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai kemampuan seluruh institusi negara memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif, konstitusional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, polemik mengenai Gibran merupakan persoalan yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi. Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, segala persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan, legitimasi kekuasaan, maupun proses pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku.
Namun demikian, persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana dinamika politik tersebut tidak berkembang menjadi konflik elite berkepanjangan yang mengorbankan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Negara tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena elite politik sedang sibuk mempertahankan, memperebutkan, atau mempertentangkan kepentingan kekuasaan. Kita harus memahami bahwa politik merupakan instrumen untuk mengelola kepentingan publik, bukan panggung yang hanya dipenuhi pertarungan antarelite. Ketika energi politik terlalu banyak dihabiskan untuk konflik internal kekuasaan, ada risiko persoalan rakyat justru kehilangan ruang perhatian,” ungkap Oky.
POLITIK HARUS KEMBALI PADA SUBSTANSI BERNEGARA
Dalam perspektif ilmu politik dan ketatanegaraan, stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan efektivitas pemerintahan, kepastian kebijakan, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketidakpastian politik yang berlangsung terus-menerus dapat menciptakan ketidakpastian arah kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi, aktivitas ekonomi, konsistensi program pembangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintahan tidak boleh terjebak dalam situasi ketika perhatian terhadap persoalan kekuasaan jauh lebih dominan dibandingkan perhatian terhadap persoalan kesejahteraan.
Kita sedang menghadapi tantangan ekonomi yang membutuhkan konsistensi kebijakan, mulai dari daya beli masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, hingga keberlanjutan berbagai program prioritas pemerintah.
Program-program pemerintah tidak cukup hanya diumumkan dan dipublikasikan secara politik. Program tersebut harus dipastikan memiliki perencanaan yang matang, anggaran yang terukur, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi yang transparan.
Jangan sampai keberhasilan pemerintahan lebih banyak diukur melalui komunikasi politik dan popularitas elite, sementara dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat tidak memperoleh perhatian yang sebanding.
KETIKA ELITE BERPOLEMIK, RAKYAT BERHADAPAN DENGAN BENCANA
Oky juga menyayangkan apabila dinamika politik nasional membuat perhatian terhadap persoalan ekologis dan kemanusiaan semakin terpinggirkan.
Di Pulau Kalimantan, persoalan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius. Data BNPB per 25 Oktober 2026 mencatat luas lahan yang masih dalam penanganan akibat karhutla di tiga provinsi Kalimantan mencapai 3.392 hektare. Kalimantan Tengah tercatat 2.458 hektare, Kalimantan Barat 884 hektare, dan Kalimantan Selatan 52 hektare.
Sementara itu, di Pulau Sumatra, persoalan banjir berulang juga memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan tanggap darurat. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, rehabilitasi lingkungan, tata kelola daerah aliran sungai, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
Bahkan, berdasarkan keterangan pemerintah pada November 2026, tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode April hingga Oktober 2026.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan bukan sekadar peristiwa alam yang datang dan pergi. Ada persoalan tata kelola lingkungan, perencanaan pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang, serta kapasitas pemerintah dalam membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan.
“Di saat masyarakat Kalimantan masih harus menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, masyarakat Sumatra berhadapan dengan banjir yang berulang. Ada warga yang kehilangan tempat tinggal, ada masyarakat yang aktivitas ekonominya terganggu, ada anak-anak yang pendidikannya terhambat, dan ada kelompok rentan yang membutuhkan kehadiran negara. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata pemerintah, bukan sekadar kegaduhan politik,” tegasnya.
Menurut Oky, bencana ekologis juga harus dibaca sebagai persoalan pembangunan. Negara perlu mengevaluasi hubungan antara aktivitas ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan perlindungan masyarakat.
Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan pada akhirnya akan menciptakan beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
PEMBANGUNAN DAERAH JANGAN MENJADI ANAK TIRI POLITIK NASIONAL
Sebagai kader HMI yang mengemban tanggung jawab dalam Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Oky menegaskan bahwa stabilitas politik nasional harus berbanding lurus dengan keberpihakan terhadap pembangunan daerah.
Selama ini, berbagai daerah masih menghadapi persoalan ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan fiskal, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam.
Kalimantan Barat, misalnya, memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, hingga potensi keanekaragaman hayati. Namun, kekayaan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka produksi dan keuntungan ekonomi.
Persoalan keadilan fiskal, optimalisasi Dana Bagi Hasil, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan pemerataan pembangunan harus tetap menjadi agenda strategis pemerintah pusat.
Jangan sampai perhatian pemerintah terhadap dinamika politik di tingkat pusat membuat agenda pembangunan daerah kehilangan momentum.
Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kesinambungan kebijakan. Pembangunan tidak boleh bergantung pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi harus berlandaskan kebutuhan objektif masyarakat dan prinsip keadilan antardaerah.
“Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menjaga stabilitas kekuasaan di pusat, tetapi negara yang mampu memastikan masyarakat di daerah memperoleh hak pembangunan yang setara. Jangan sampai daerah hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya, sementara manfaat pembangunan tidak dirasakan secara adil oleh masyarakatnya,” jelasnya.
HMI HARUS MENJADI KEKUATAN MORAL DAN INTELEKTUAL
Lebih lanjut, Oky menegaskan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab historis untuk senantiasa menghadirkan kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan negara.
Sebagaimana semangat Nilai Dasar Perjuangan HMI, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dinamika politik, tetapi harus mampu mengambil posisi sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam.
Kritik terhadap kekuasaan harus dibangun melalui argumentasi ilmiah, kesadaran konstitusional, keberanian moral, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
HMI tidak boleh terjebak dalam politik dukung-mendukung yang kehilangan independensi intelektual. Independensi organisasi harus menjadi landasan untuk mengawal kekuasaan, siapa pun yang sedang memegang mandat pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
- Menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian konstitusional. Seluruh dinamika politik, termasuk polemik jabatan Wakil Presiden, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.
- Memastikan konsistensi kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, investasi produktif, serta penguatan ekonomi sektor riil.
- Memperkuat penanganan bencana dan krisis ekologis. Penanganan karhutla di Kalimantan dan banjir di Sumatra harus menjadi prioritas melalui mitigasi, penegakan hukum lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan perlindungan masyarakat terdampak.
- Mengembalikan pembangunan daerah sebagai prioritas nasional. Pemerintah perlu memperkuat keadilan fiskal, pemerataan infrastruktur, dan distribusi manfaat pengelolaan sumber daya alam.
- Membangun komunikasi politik yang dewasa dan bertanggung jawab. Elite politik harus menghentikan praktik komunikasi yang memperkeruh keadaan dan lebih mengutamakan penyelesaian persoalan bangsa.
NEGARA HARUS HADIR, BUKAN SEKADAR MENJADI PENONTON PERSOALAN RAKYAT
Pada akhirnya, Oky mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kekuasaan bukan tujuan akhir dari kehidupan bernegara, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama.
Polemik politik boleh terjadi, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, dan kritik terhadap pejabat publik adalah hak warga negara. Namun, seluruh dinamika tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab negara terhadap persoalan yang jauh lebih mendasar.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang layak duduk di kursi kekuasaan, tetapi lupa mempertanyakan apakah rakyat sudah memperoleh kehidupan yang layak. Jangan sampai elite sibuk berbicara tentang legitimasi kekuasaan, sementara masyarakat masih berjuang menghadapi bencana, ketidakpastian ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan keterbatasan pelayanan publik.”
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian dan perebutan kekuasaan. Demokrasi harus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan terhadap masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa kuat elite mempertahankan kekuasaannya, melainkan seberapa besar negara mampu menyelesaikan persoalan rakyatnya.”
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam, dirinya menegaskan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai cita-cita konstitusi dan tujuan kemerdekaan.
“Yakin Usaha Sampai. Kekuasaan boleh silih berganti, tetapi tanggung jawab negara terhadap rakyat tidak boleh berhenti.”
Oky Pramadhani
Wakil Sekretaris Umum
Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Komentar ditutup.